Operasi Pasar LPG 3 Kg di Padangsidimpuan Dinilai Sekadar Seremonial, Bukan Solusi Jangka Panjang

PADANGSIDIMPUAN – Pemerintah Kota Padangsidimpuan bersama Forkopimda menggelar operasi pasar LPG 3 Kg bersubsidi di dua kecamatan, Padangsidimpuan Utara dan Batunadua, Selasa (8/7/2025).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai respons atas kelangkaan gas melon yang kian meresahkan masyarakat.

Wakil Wali Kota Padangsidimpuan, Harry Pahlevi Harahap, menyebut operasi pasar ini merupakan hasil kerja sama dengan Pertamina Patra Niaga.

Dalam kegiatan tersebut, LPG 3 Kg dijual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yakni Rp 17.000, dan hanya dapat dibeli dengan menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga sebagai bukti kelayakan.

"Langkah ini kami lakukan untuk membantu masyarakat menghadapi kelangkaan gas. Ke depan, kami akan mengontrol distribusi gas subsidi agar tepat sasaran," ujar Harry Pahlevi melalui akun resmi Diskominfo Padangsidimpuan.

Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Wira Prayatna yang turut hadir, menegaskan bahwa pihaknya akan turut mengawasi proses distribusi gas bersama Pemko dan Forkopimda. Ia juga mengajak masyarakat untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan gas LPG 3 Kg melalui Call Center 110.

Namun, pelaksanaan operasi pasar ini menuai kritik dari sejumlah pihak. Aktivis dan pegiat media sosial, Sopian Aliakbar Lubis, S.Pd, menilai bahwa langkah ini hanya bersifat sementara dan simbolik, tidak menyentuh akar permasalahan.

"Operasi pasar itu bagus, tapi hanya solusi darurat. Faktanya, kelangkaan gas bukan hanya karena kurang pasokan, tapi karena distribusi yang bocor dan pengawasan yang lemah," ungkapnya, Rabu (9/7/2025).

Sopian menyebut, operasi pasar hanya ramai saat pejabat turun, tapi masyarakat tetap kesulitan di hari-hari biasa. "Gas murah muncul saat acara, hilang saat rakyat butuh. Kalau tanpa pengawasan berkelanjutan, hasilnya nol besar."

Lebih lanjut, ia menyarankan tiga langkah nyata yang harus dilakukan Pemko:

Perketat pengawasan terhadap pangkalan dan agen setiap hari, bukan hanya saat acara.

Transparansikan kuota dan distribusi gas LPG agar tidak dimanipulasi.

Libatkan kepala lingkungan dalam mendata warga miskin yang benar-benar berhak menerima subsidi.

Menurutnya, solusi bukan sekadar operasi pasar yang bersifat instan, melainkan perbaikan sistem yang menyeluruh dan konsisten.

"Kalau mau benar-benar menonjol dan berpihak pada rakyat, bangun sistem distribusi yang transparan dan diawasi setiap hari, bukan hanya saat kamera menyala," tegasnya.

Operasi pasar gas melon ini di satu sisi menjadi harapan sementara bagi masyarakat, namun di sisi lain, menyoroti persoalan struktural dalam distribusi LPG subsidi yang belum juga terselesaikan secara menyeluruh.*