JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi keras temuan pengoplosan beras oleh sejumlah pelaku usaha di berbagai daerah.
Ia menyebut praktik curang tersebut sebagai bentuk pembohongan publik dan kejahatan ekonomi yang langsung menyasar kehidupan masyarakat, terutama rakyat kecil.
"Rakyat jangan menjadi korban dari pasar yang tidak jujur. Apalagi di tengah tekanan ekonomi, praktik curang seperti ini adalah bentuk kejahatan yang menyasar langsung kehidupan rakyat," tegas Puan dalam keterangannya, Selasa (15/7/2025).
Baca Juga:
Puan menekankan bahwa isu ini bukan hanya soal pelanggaran perdagangan, tapi menyentuh hak dasar masyarakat atas pangan yang layak dan jujur secara informasi.
Dalam pernyataannya, Puan mendorong aparat penegak hukum untuk bergerak cepat dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat, mulai dari pelaku teknis hingga korporasi besar dalam rantai distribusi.
Baca Juga:
"Aparat juga harus segera menindak tegas mafia beras. Jangan hanya pelaku lapangan, tetapi juga jaringan distribusi dan perusahaan besar yang terlibat harus bertanggung jawab," ujarnya.
Puan juga mengingatkan perlunya reformasi sistem pelabelan dan pengawasan mutu pangan, termasuk memperkuat kewenangan lembaga terkait agar mampu melakukan pengawasan lebih ketat terhadap mutu dan label beras di pasaran.
Sebagaimana diketahui, Kementerian Pertanian RI menemukan 212 merek beras di 10 provinsi yang diduga melakukan praktik pengoplosan dan pelanggaran standar mutu
Hasil investigasi periode 6–23 Juni 2025 mengungkapkan:
85,56% beras premium tidak sesuai standar mutu SNI.
88,24% beras medium tidak memenuhi standar mutu.
95,12% beras medium dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
9,38% memiliki berat isi lebih rendah dari label kemasan.
Investigasi dilakukan terhadap 268 sampel dari 212 merek, menilai kadar air, derajat sosoh, persentase butir patah, dan kualitas beras kepala.
Puan menegaskan bahwa DPR RI akan mengawal penuh reformasi sistem pangan nasional untuk menjamin keadilan bagi konsumen dan petani.
Ia juga mendorong pelibatan masyarakat sipil, akademisi, serta peningkatan edukasi publik.
"Kedaulatan pangan bukan hanya soal berapa banyak beras diproduksi, tapi bagaimana rakyat bisa mendapatkan haknya secara adil. Ini soal keadilan ekonomi dan martabat rakyat," pungkasnya.*
(tt/a008)
Bandar Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan memulai
Pemerintahan
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun memperingati Hari Anak Nasional (HAN) ke41 Tahun 2025 dengan meriah dan penuh makna di Lapan
Pemerintahan
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba, khususnya di kawa
Pemerintahan
ACEH SINGKIL Universitas Aufa Royhan (UNAR) kembali menunjukkan komitmennya dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia bidang kese
Kesehatan
ACEH SINGKIL Universitas Aufa Royhan (UNAR) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas tenaga kesehatan daerah
Kesehatan
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menanggapi serius keluhan warga terkait aktivitas kafe tuak di Jalan Ikahi II, Keluraha
Hukum dan Kriminal
TAPANULI SELATAN Wakil Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H. Jafar Syahbuddin Ritonga, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga
Pemerintahan
PADANG SIDIMPUAN, SUMUT Dunia pendidikan di Kota Padang Sidimpuan kembali tercoreng akibat dugaan pelanggaran hak siswa oleh salah satu
Hukum dan Kriminal
BALI Bencana banjir dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Provinsi Bali setelah hujan deras mengguyur sejak Selasa (9/9) hingga Ra
Peristiwa
ACEH SINGKIL Dalam rangka memperkuat peran pendidikan dalam peningkatan mutu layanan kesehatan, Universitas Aufa Royhan (UNAR) menggelar
Kesehatan