Malam Ke-4 Ramadhan, Ustad Marasonang Siregar Ajak Umat Muslim Berhias dengan Akhlak Mulia
MEDAN Pada malam ke4 bulan suci Ramadhan, Ustad Marasonang Siregar memberikan tausyiah singkat kepada jamaah Mesjid Isti&039adah di J
AGAMA
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi keras temuan pengoplosan beras oleh sejumlah pelaku usaha di berbagai daerah.
Ia menyebut praktik curang tersebut sebagai bentuk pembohongan publik dan kejahatan ekonomi yang langsung menyasar kehidupan masyarakat, terutama rakyat kecil.
"Rakyat jangan menjadi korban dari pasar yang tidak jujur. Apalagi di tengah tekanan ekonomi, praktik curang seperti ini adalah bentuk kejahatan yang menyasar langsung kehidupan rakyat," tegas Puan dalam keterangannya, Selasa (15/7/2025).
Puan menekankan bahwa isu ini bukan hanya soal pelanggaran perdagangan, tapi menyentuh hak dasar masyarakat atas pangan yang layak dan jujur secara informasi.
Dalam pernyataannya, Puan mendorong aparat penegak hukum untuk bergerak cepat dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat, mulai dari pelaku teknis hingga korporasi besar dalam rantai distribusi.
"Aparat juga harus segera menindak tegas mafia beras. Jangan hanya pelaku lapangan, tetapi juga jaringan distribusi dan perusahaan besar yang terlibat harus bertanggung jawab," ujarnya.
Puan juga mengingatkan perlunya reformasi sistem pelabelan dan pengawasan mutu pangan, termasuk memperkuat kewenangan lembaga terkait agar mampu melakukan pengawasan lebih ketat terhadap mutu dan label beras di pasaran.
Sebagaimana diketahui, Kementerian Pertanian RI menemukan 212 merek beras di 10 provinsi yang diduga melakukan praktik pengoplosan dan pelanggaran standar mutu
Hasil investigasi periode 6–23 Juni 2025 mengungkapkan:
85,56% beras premium tidak sesuai standar mutu SNI.
88,24% beras medium tidak memenuhi standar mutu.
95,12% beras medium dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
9,38% memiliki berat isi lebih rendah dari label kemasan.
Investigasi dilakukan terhadap 268 sampel dari 212 merek, menilai kadar air, derajat sosoh, persentase butir patah, dan kualitas beras kepala.
Puan menegaskan bahwa DPR RI akan mengawal penuh reformasi sistem pangan nasional untuk menjamin keadilan bagi konsumen dan petani.
Ia juga mendorong pelibatan masyarakat sipil, akademisi, serta peningkatan edukasi publik.
"Kedaulatan pangan bukan hanya soal berapa banyak beras diproduksi, tapi bagaimana rakyat bisa mendapatkan haknya secara adil. Ini soal keadilan ekonomi dan martabat rakyat," pungkasnya.*
(tt/a008)
MEDAN Pada malam ke4 bulan suci Ramadhan, Ustad Marasonang Siregar memberikan tausyiah singkat kepada jamaah Mesjid Isti&039adah di J
AGAMA
MEDAN Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh anggota Polri menjalani tes urine menyusul kasus eks Kapolres Bima AKB
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Bupati Deli Serdang dr. Asri Ludin Tambunan bersama Wakil Bupati Lom Lom Suwondo meresmikan kantor baru Dinas Pemadam Kebak
PEMERINTAHAN
ACEH TIMUR Kepolisian Resor (Polres) Aceh Timur menyalurkan bantuan logistik dari Kapolri kepada masyarakat terdampak bencana di wilayah
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempati posisi teratas dalam survei popularitas menteri Kabinet Merah Putih versi Indeks
NASIONAL
JAKARTA Hasil survei nasional terbaru Indekstat menempatkan sektor ekonomi sebagai isu paling mendesak yang harus segera diselesaikan ol
EKONOMI
JAKARTA Survei terbaru Indekstat mengungkap bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program pemerintahan PrabowoGibran yang pa
PEMERINTAHAN
JAKARTA Survei terbaru lembaga Indekstat mengungkap ketidakpastian publik terhadap potensi kembalinya peran TNI dan Polri dalam politik
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Survei terbaru yang dirilis lembaga Indekstat menunjukkan adanya perbedaan signifikan tingkat keyakinan publik terhadap masa dep
NASIONAL
ACEH TENGAH Lubang tanah raksasa di Kecamatan Ketol, Aceh Tengah, Aceh, terus meluas hingga mencapai luas sekitar 27.000 meter persegi.
PERISTIWA