Sasar Hotel Hingga Karaoke Wali Kota Tanjungbalai Pimpin Razia Narkoba, 27 Orang Diangkut
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai bersama Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Tanjungbalai menggelar razia atau operasi t
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan bahwa sebanyak tujuh juta jiwa penerima bantuan sosial (bansos) telah dicoret dari daftar penerima Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Keputusan ini diambil setelah proses verifikasi dan validasi data penerima, berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
"Setelah koordinasi dengan BPS, ada sekitar tujuh juta lebih yang kita keluarkan dan kita masukkan yang lainnya yang memang memerlukan bantuan," kata Gus Ipul di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 15 Juli 2025.
Gus Ipul menegaskan bahwa langkah ini bukanlah bentuk pengurangan jumlah penerima bansos, melainkan pengalihan kepada penerima yang lebih layak sesuai kriteria terkini.
Penerima yang dicoret dinilai tidak lagi memenuhi syarat sebagai keluarga miskin atau rentan miskin.
"Karena dia dianggap tidak perlu lagi mendapatkan PBI. Ada masyarakat lain yang membutuhkan. Jadi tidak memenuhi kriteria, gampangnya begitu," ujar Gus Ipul.
Bagi masyarakat yang merasa dicoret secara tidak adil, Gus Ipul menyampaikan bahwa pemerintah menyediakan mekanisme sanggah.
Pengajuan sanggahan dapat dilakukan melalui Dinas Sosial setempat dengan memanfaatkan aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation).
"Jika ada sanggahan, kita siapkan mekanismenya lewat dinas sosial di daerah, nanti akan kita cek kembali. Prosesnya disebut reaktivasi," tambahnya.
Pembersihan data penerima bansos ini dilakukan berdasarkan acuan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2025.
DTSEN memuat klasifikasi masyarakat berdasarkan desil ekonomi dari 1 hingga 10.
"Kita fokus kepada desil 1, 2, 3, dan 4 yang berada di DTSEN. Itulah sasaran utama program bansos kita sekarang," jelas Gus Ipul.
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai bersama Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Tanjungbalai menggelar razia atau operasi t
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menjadi Inspektur Upacara (Irup) pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim melantik dan mengambil sumpah 12 pejabat administrator, pengawas, dan pejabat fungsi
PEMERINTAHAN
MEDAN Kualitas udara di Kota Medan pada Jumat (2/10/2026) terpantau masuk kategori tidak sehat. Berdasarkan data indeks kualitas udara, Me
KESEHATAN
JAKARTA Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) meminta Muhammad Rullyandi, ahli hukum tata negara yang diajukan relawan Militan Gibran 08 Nusantar
POLITIK
JAKARTA Tim kuasa hukum Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa kembali meminta Joko Widodo (Jokowi) dihadirkan dalam persidangan perkara dugaan
POLITIK
JAKARTA Luky Alfirman resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) pada Kamis (1/10/2026). Bersamaan
NASIONAL
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan di tingkat pedagang eceran nasional mengalami pergerakan pada Jumat (2/10/2026). Berdasarkan data
EKONOMI
KUALA LUMPUR Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM) meminta FIFA memberikan klarifikasi terkait perubahan waktu tambahan atau injury time dala
OLAHRAGA
MEDAN Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan Stadion Teladan Medan sebagai lokasi pembukaan Muktamar ke49 Muhammadiyah dan &039Ais
NASIONAL