JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akan memanggil PT Food Station Tjipinang Jaya untuk meminta klarifikasi terkait dugaan beredarnya beras dengan mutu di bawah standar premium yang dipasarkan melalui merek-merek ritel ternama.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, menyampaikan bahwa pemanggilan akan dilakukan dalam forum rapat kerja bersama Komisi B, yang membidangi perekonomian.
Langkah ini bertujuan mendapatkan penjelasan menyeluruh dari pihak Food Station sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memproduksi beras tersebut.
"Kita akan segera mengadakan rapat kerja dengan Food Station di Komisi B dalam rangka menyikapi isu tersebut," ujar Basri, dari keterangan resmi DPRD DKI, Sabtu (19/7/2025).
Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap bahwa hasil uji laboratorium terhadap sejumlah produk beras merek Alfamidi Setra Pulen dan Beras Premium Setra Ramos, yang diproduksi PT Food Station, tidak memenuhi standar mutu beras premium.
Pengujian dilakukan di lima lokasi berbeda, dan hasilnya menunjukkan bahwa produk tersebut berpotensi dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga dapat merugikan konsumen.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch Arief Cahyono, mengatakan temuan ini menjadi perhatian serius karena berhubungan langsung dengan perlindungan konsumen dan transparansi produk pangan di pasar.
Jika dugaan pengoplosan beras terbukti benar, Basri menegaskan bahwa DPRD DKI mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan sanksi tegas kepada pihak terkait, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Apabila benar terbukti ada pelanggaran standar mutu, maka Pemprov harus tegas. Ini soal kepercayaan publik terhadap BUMD," ujar Basri.
Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, menyatakan masih mempelajari hasil pengujian laboratorium dari Kementan sebelum memberikan pernyataan resmi.
"Saya pelajari dulu, ya. Kalau sudah tahu, saya pasti cerita," ucap Syaefuloh saat ditemui di Taman Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).
Di sisi lain, beberapa pengusaha ritel juga mengaku siap menindaklanjuti jika nantinya terbukti ada pelanggaran.
Mereka menyatakan akan menarik produk dari pasaran jika diperintahkan oleh otoritas terkait.
Publik kini menanti penjelasan resmi dari PT Food Station dan tindak lanjut dari DPRD serta Pemprov DKI.
Sebagai perusahaan milik daerah yang mengemban misi ketahanan pangan, transparansi dan akuntabilitas dinilai sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.*
(bi/a008)
NIAS UTARA Ketua DPD Organisasi Light Independent Bersatu (Team Libas) Nias Utara, Kharisman Gea, melakukan komunikasi dengan Anggota DP
Kesehatan
MEDAN Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan kembali menggelar kegiatan Bazar Produk Warga Binaan yang berlangsung pada Sabtu, 19 Ju
Nasional
LANGKAT Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, melakukan kunjungan kerja ke Pulau Kampai, Kabupaten Langkat, Senin (21/7/2025)
Pemerintahan
JAKARTA Timnas Indonesia U23 berhasil memastikan langkah ke babak semifinal ajang AFF U23 2025 setelah bermain imbang tanpa gol (00)
Olahraga
PADANGSIDIMPUAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara bersama Pemerintah Kota Padangsidimpuan menggelar pertemuan penting dengan piha
Pendidikan
MANDAILING NATAL Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution bersama Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution mengikuti pelunc
Ekonomi
MEDAN Wacana penurunan potongan komisi aplikasi ojek online (ojol) menjadi 10 persen mendapat sorotan dari berbagai komunitas pengemudi
Nasional
JAKARTA Setelah sekian lama menjadi tanda tanya, akhirnya Giovanni Surya Saputra alias DJ Panda mengungkapkan secara terbuka bahwa dirin
Entertainment
MEDAN Pemerintah Kota Medan terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan bagi seluruh warganya, terutama mereka yang berasal
Pendidikan
JAKARTA Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan kerangka regulasi untuk teknologi Artificial Intelligence (AI) guna mengimbangi perkem
Sains & Teknologi