JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan pedesaan karena masyarakat kota lebih banyak menggantungkan hidup pada sektor jasa, yang dinilai rentan terhadap perubahan konsumsi.
Hal ini disampaikan Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, pada Jumat (25/7/2025).
Ia menekankan pentingnya mendorong sektor manufaktur sebagai penopang ekonomi yang lebih tahan terhadap gejolak.
Baca Juga:
"Perkotaan itu sektornya mayoritas jasa, bukan sektor produktif atau manufaktur. Sektor jasa lebih mudah terdampak fluktuasi konsumsi masyarakat," ujar Airlangga.
Ia menambahkan bahwa pemerintah tengah mengevaluasi kembali kebijakan dan stimulus yang telah diberikan, termasuk bantuan untuk masyarakat kota, agar langkah pengentasan kemiskinan bisa lebih efektif dan tepat sasaran.
Baca Juga:
"Kita akan lihat kembali stimulus yang sudah dikeluarkan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan efektivitas program dalam menurunkan angka kemiskinan," tambahnya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 mencapai 23,87 juta jiwa, atau 8,47 persen dari total populasi.
Angka ini turun dibandingkan periode tertinggi pada September 2022, yang mencapai 26,36 juta jiwa atau 9,57 persen.
Namun, jika dilihat secara wilayah, terjadi peningkatan angka kemiskinan di kawasan perkotaan menjadi 6,73 persen, naik dari 6,66 persen pada September 2024.
Sebaliknya, kemiskinan di pedesaan menurun dari 11,34 persen menjadi 11,03 persen.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa masyarakat kota lebih rentan terhadap tekanan harga pasar karena mayoritas tidak memproduksi kebutuhan pokok secara mandiri.
"Kenaikan harga bahan pokok berdampak besar bagi penduduk miskin dan rentan di perkotaan karena mereka tidak memproduksi sendiri. Penurunan daya beli dapat mendorong kelompok rentan jatuh ke bawah garis kemiskinan," jelas Ateng dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jumat (25/7/2025).
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Penyelidikan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arya Daru Pangayunan, kembali memasuki babak baru. Te
Peristiwa
JAKARTA Kuasa hukum sekaligus Juru Bicara DPP PDI Perjuangan Ronny Talapessy menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan resmi
Politik