OTT KPK di Sukoharjo Berujung Penetapan 3 Tersangka, Bupati dan Dua Pejabat Terjerat
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Kuasa hukum sekaligus Juru Bicara DPP PDI Perjuangan Ronny Talapessy menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan resmi mengenai rencana pelaksanaan Kongres PDIP dalam waktu dekat.
Menurutnya, perhatian utama partai saat ini adalah fokus pada pendampingan hukum terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, yang tengah menghadapi proses hukum di Pengadilan Tipikor Jakarta.
"Saya pikir, saya tidak tahu ya ada kongres atau tidak, karena sekarang fokus kami adalah mendampingi Mas Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen," kata Ronny saat ditemui di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (27/7/2025).
Ronny menjelaskan bahwa dirinya secara rutin menyampaikan laporan perkembangan hukum Hasto kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Dari laporan tersebut, Megawati memberikan instruksi agar tim hukum terus memberikan pendampingan penuh kepada Hasto hingga kasusnya tuntas.
"Tentunya saya diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan bidang hukum. Tugas saya adalah mendampingi Mas Hasto, dan segala sesuatunya sudah diserahkan kepada tim hukum," ujar Ronny.
Sebagaimana diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta telah menjatuhkan vonis 3,5 tahun penjara kepada Hasto Kristiyanto pada Jumat (25/7/2025).
Ia dinyatakan bersalah dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan tidak terbukti dalam dakwaan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.
Pihak Hasto saat ini memiliki waktu 7 hari untuk menentukan sikap atas putusan tersebut, termasuk opsi mengajukan banding.
"Terkait dengan upaya hukum apa ke depannya, nanti kita akan sampaikan kepada teman-teman. Tentunya ini kita masih menunggu putusannya untuk diterima secara utuh," pungkas Ronny.
Meski isu Kongres PDIP ramai dibicarakan publik menyusul berbagai dinamika politik internal dan eksternal, pernyataan Ronny menegaskan bahwa belum ada agenda resmi yang mengarah pada Kongres, setidaknya hingga penyelesaian kasus hukum Sekjen PDIP tersebut.*
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasa
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH BESAR Warga Gampong Lam Lumpu, Kecamatan Pekan Bada, bergotong royong membersihkan lingkungan di sekitar kantor keuchik sebagai persia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 45 Tahun 2026 yang mengatur pembebas
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadwalkan pembacaan putusan gugatan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait penetapan dir
NASIONAL
JAKARTA Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan kinerja positif sepanjang perdagangan 610 Juli 2026. Bursa Efek Indonesi
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu. Menurutnya, hukum harus ber
NASIONAL
KARAKAS Jumlah korban meninggal dunia akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni 2026 terus bertambah. Hingga
INTERNASIONAL
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali mengalami kenaikan pada perdagangan Sabtu (11/7/2026). Berdasarkan pemba
EKONOMI
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan di tingkat pedagang eceran nasional masih mengalami pergerakan. Berdasarkan data Pusat Informasi
EKONOMI
MEDAN Pengamat politik Sumatera Utara, Shohibul Anshor Siregar, menilai komitmen pemberantasan korupsi pada masa pemerintahan Presiden Pr
NASIONAL