Airlangga: Stimulus Ekonomi Berlanjut, Tapi Tanpa Subsidi Listrik dan Gaji

JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia kembali akan menggelontorkan paket stimulus ekonomi pada paruh kedua tahun 2025.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional yang pada kuartal I/2025 tercatat hanya tumbuh sebesar 4,87% secara tahunan (year on year/YoY), di bawah target yang diharapkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa stimulus tersebut akan diumumkan dan mulai diberlakukan pada September 2025.

Sejumlah program strategis tengah dipersiapkan, terutama untuk sektor padat karya dan konsumsi masyarakat.

"Beberapa program seperti padat karya di sektor perhubungan dan pekerjaan umum akan didorong agar implementasinya lebih baik," ujar Airlangga usai Rapat Koordinasi Pertumbuhan Ekonomi di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Pemerintah juga berencana kembali memberikan diskon tarif transportasi dalam menyambut momen Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Stimulus berupa diskon tiket kereta api, pesawat, dan tarif tol akan berlanjut, setelah sebelumnya terbukti mampu mendorong mobilitas masyarakat dan konsumsi rumah tangga.

Tak hanya itu, pemerintah juga memperpanjang fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti sebesar 100% hingga akhir 2025.

Namun demikian, subsidi listrik dan bantuan subsidi upah (BSU) tidak akan kembali dilanjutkan untuk semester II/2025.

Dalam rapat koordinasi tersebut, turut dibahas evaluasi program prioritas nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hingga awal Juli, dari target 20 juta penerima di 8.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), realisasi masih sangat rendah, yakni hanya mencakup 5,59 juta penerima dari 1.863 SPPG di 38 provinsi.

Anggaran yang terserap juga baru sekitar Rp5 triliun atau 7,1% dari total alokasi Rp71 triliun.

"Kita dorong agar pada Agustus mendatang target program MBG bisa lebih tercapai, sesuai mandat Presiden terpilih Prabowo Subianto," ujar Airlangga.

Sebelumnya, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran Rp24,44 triliun pada Juni–Juli 2025 untuk mendukung stimulus sosial dan ekonomi.

Bantuan tersebut mencakup:

- Diskon transportasi umum (kereta, pesawat, laut)

- Diskon tarif tol saat libur sekolah

- Bantuan pangan 10 kg beras per bulan

- Kartu sembako senilai Rp200.000/bulan

- BSU Rp600.000 untuk pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta

- Diskon 50% iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) selama enam bulan bagi sektor padat karya

Kehadiran sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara dalam rapat tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.*

(bi/a008)