Wamenaker Bicara Blak-blakan: Ini yang Bikin Investor Ogah ke Indonesia

JAKARTA — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel menyampaikan keprihatinannya terhadap tantangan serius yang dihadapi investor di Indonesia.

Dalam acara Dewas Menyapa Indonesia yang digelar di Jakarta, Senin (28/7), Noel mengungkapkan bahwa praktik pemalakan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan tokoh masyarakat menjadi hambatan nyata bagi iklim investasi nasional.

Noel secara terbuka membandingkan situasi ini dengan negara tetangga, khususnya Vietnam, yang menurutnya jauh lebih ramah terhadap para pengusaha.

"Vietnam itu terlalu sangat ramah dengan para pengusaha. Mereka membuka karpet merah buat para pengusaha yang ingin berinvestasi di negaranya," ujar Noel.

Sementara itu, di Indonesia, ia menilai proses investasi justru sering kali terhambat oleh tumpukan izin serta pungutan yang tidak jelas ujungnya.

"Di sisi lain kita, investasi sangat sulit dengan syarat izin-izin. Ujungnya apa? Meres," tegasnya.

Noel juga menjelaskan bahwa permintaan jatah proyek atau fasilitas kepada pelaku usaha sering dilakukan melalui kedok ormas atau tokoh masyarakat lokal.

Hal ini menciptakan ketidaknyamanan dan ketidakpastian hukum yang membuat sejumlah investor mengurungkan niat menanamkan modalnya di Indonesia.

"Ujungnya meres. Dengan menggunakan apa? Menggunakan ormas-ormas, tokoh-tokoh masyarakat, minta jatah ini, minta jatah itu. Akhirnya apa? Investasi kita itu mengurang. Khawatir para investor itu dipalakin," tambahnya.

Bahkan, kata Noel, dirinya menerima keluhan langsung dari beberapa pengusaha yang merasa lebih dihargai di luar negeri ketimbang di tanah air mereka sendiri.

"Makanya ada beberapa pengusaha yang cerita ke saya. 'Saya kok di negara lain menjadi raja, dihormatin. Kenapa saya di negara sendiri kok seperti nggak ada artinya?' Padahal kami kan ingin berkontribusi untuk negara ini," tuturnya.

Menanggapi kondisi tersebut, Noel menekankan pentingnya introspeksi dari seluruh pihak, termasuk pemerintah, agar segera menghentikan praktik-praktik yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita harus berani mengkritik itu. Nggak boleh kita biarkan negara ini terlalu ugal-ugalan ya," pungkasnya.*

(cb/a008)