Kecelakaan Maut Sibolangit Tewaskan 4 Orang, DPR Siapkan Sanksi Tegas Truk ODOL
JAKARTA Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah mendorong adanya aturan tegas bagi sopir maupun pemilik kendaraan angkutan yang melanggar
NASIONAL
JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) mencoret sekitar 200 ribu kepala keluarga (KK) dari daftar penerima bantuan sosial (bansos).
Langkah tegas ini diambil setelah ditemukannya indikasi bahwa mereka terlibat dalam aktivitas judi online (judol).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan, langkah tersebut merupakan hasil kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) setelah mendapatkan izin dari Presiden.
"Kami datang ke PPATK atas izin Presiden. Kami serahkan semua rekening yang pernah menerima bansos. Ada 30 juta NIK yang kita serahkan untuk ditelusuri," ujar Gus Ipul, Selasa (29/7/2025).
Dari data yang diperoleh, ditemukan lebih dari 600 ribu NIK penerima bansos yang terindikasi juga aktif bermain judi online.
Hingga saat ini, lebih dari 200 ribu KK telah dicoret dari daftar penerima.
"Sementara lebih dari 300 ribu KK lainnya masih dalam proses pendataan. Jika terbukti bermain judol, maka bantuan sosial tidak akan diberikan kembali pada triwulan ketiga," jelasnya.
Kemensos juga berencana bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) untuk menelusuri lebih lanjut rekening para penerima bansos.
Tujuannya adalah memastikan bahwa dana bansos digunakan sesuai peruntukannya dan tidak terjadi anomali dalam penggunaan dana.
"Misalnya, ada saldo hingga Rp5 juta di rekening penerima bansos. Ini jelas anomali. Bansos tidak seharusnya disimpan lebih dari tiga bulan," tegas Gus Ipul.
Langkah ini disebut sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan bansos diberikan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk aktivitas yang bertentangan dengan hukum maupun etika sosial.
"Bansos ini bukan dihapus, tapi dialihkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan layak," tambahnya.
Penghapusan data penerima bansos yang menyalahgunakan bantuan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga integritas program perlindungan sosial.
Pemerintah juga membuka ruang untuk perbaikan berkelanjutan dalam mekanisme pendataan dan pengawasan.
Masyarakat diimbau untuk menggunakan bantuan dengan bijak dan sesuai kebutuhan dasar, agar semangat gotong royong dan solidaritas sosial tetap terjaga.*
(d/a008)
JAKARTA Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah mendorong adanya aturan tegas bagi sopir maupun pemilik kendaraan angkutan yang melanggar
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah diusulkan menurunkan target penerimaan pajak tahun 2026 di tengah kondisi ekonomi yang masih dibayangi pelemahan daya
EKONOMI
SORONG Anggota MPR RI Fraksi Partai Golkar, Robert Joppy Kardinal, secara resmi membuka Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI Tin
NASIONAL
ASAHAN Kecelakaan lalu lintas maut terjadi di Jalan Besar Sei Renggas, tepatnya di persimpangan Jalan Nusa Indah, Kelurahan Sei Renggas,
PERISTIWA
OlehPadian Adi S. SiregarPT Pertamina (Persero) dan pemerintah harus jujur untuk menyampaikan secara terbuka, jujur, dan bertanggung jawab
OPINI
ROKAN HILIR Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau progres rehabilitasi dan renovasi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Rokan
NASIONAL
MIAMI Timnas Perancis dan Inggris akan saling berhadapan dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Pertandingan yang berla
OLAHRAGA
LUBUK PAKAM Misteri pecahnya kaca jendela rumah dinas Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, segera menemui titik terang. Polresta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa setiap dugaan tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan pesantren harus diprose
NASIONAL
JAKARTA Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menegaskan tidak ada ketentuan hukum yang mengharuskan pen
NASIONAL