PSI Pertanyakan Rencana PKS Manfaatkan Lintas Fraksi DPR untuk Bahas Polemik Ijazah Gibran
BOGOR Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali mempertanyakan urgensi rencana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajak
POLITIK
MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, menyampaikan bahwa sumur minyak milik masyarakat yang selama ini beroperasi secara ilegal kini dapat memperoleh legalitas, seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025.
Hal tersebut disampaikan Bobby usai menghadiri sosialisasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut yang berlangsung di Hotel JW Marriott, Medan, pada Selasa (5/8/2025).
Menurutnya, sumur minyak ilegal yang ada di beberapa wilayah kini bisa dikategorikan sebagai sumur masyarakat, asalkan pengelolaannya dilakukan secara resmi dan terstruktur melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, atau pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
"Jadi kegiatan hari ini adalah untuk menyosialisasikan Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025. Di dalamnya, sumur minyak yang sebelumnya dikategorikan ilegal, kini sudah bisa menjadi sumur masyarakat dan bersifat legal," ujar Bobby kepada awak media.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Sumut mendukung penuh penerapan peraturan ini.
Menurutnya, legalisasi sumur minyak masyarakat akan memberi banyak manfaat, termasuk peningkatan pendapatan daerah, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan.
"Peraturan ini sangat penting untuk mewujudkan ketahanan energi nasional dan menciptakan swasembada energi. Sekaligus memberi kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini telah menggantungkan hidupnya dari aktivitas pengelolaan sumur minyak," tutur Bobby.
Lebih lanjut, Bobby menjelaskan bahwa pengelolaan sumur minyak oleh entitas resmi seperti BUMD dan koperasi akan memastikan kegiatan tersebut berlangsung sesuai dengan standar keselamatan dan tata kelola yang baik.
"Dengan tata kelola yang sesuai regulasi, kita bisa meminimalkan risiko lingkungan dan kerusakan alam, sekaligus meningkatkan manfaat ekonominya," tambahnya.
Dengan adanya legalitas ini, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi pelaku usaha yang patuh hukum, tetapi juga bagian dari ekosistem energi nasional yang berkelanjutan.*
BOGOR Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali mempertanyakan urgensi rencana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajak
POLITIK
DELI SERDANG Jumlah santri dan guru yang diduga mengalami keracunan setelah menyantap nasi bungkus dalam peringatan Hari Santri Nasional
PERISTIWA
MEDAN Teras Pelajar Sumut Berkah menjadi salah satu upaya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk mengembangkan potensi generasi
PENDIDIKAN
BOGOR Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menanggapi pernyataan Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut polemik ijazah diriny
POLITIK
JAKARTA Enam menteri Kabinet Merah Putih memperoleh persentase di bawah 1 persen dalam survei penilaian kinerja menteri yang dirilis Ind
NASIONAL
LANGKAT Tiga rumah warga di Dusun II, Desa Pamah Tambunan, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, ludes terbakar menjela
PERISTIWA
JAKARTA Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai dapat menjadi salah satu f
POLITIK
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengakui tingginya persoalan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya. Ia menyebut Sumu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah Malaysia menyatakan siap membantu Indonesia menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap lin
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasi
NASIONAL