Wali Kota Medan: Rumah Anak SIGAP Harus Berjalan Berkelanjutan, Bukan Hanya Launching
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan program Rumah Anak SIGAP yang digagas Tanoto Fou
PEMERINTAHAN
MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, menyampaikan bahwa sumur minyak milik masyarakat yang selama ini beroperasi secara ilegal kini dapat memperoleh legalitas, seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025.
Hal tersebut disampaikan Bobby usai menghadiri sosialisasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut yang berlangsung di Hotel JW Marriott, Medan, pada Selasa (5/8/2025).
Menurutnya, sumur minyak ilegal yang ada di beberapa wilayah kini bisa dikategorikan sebagai sumur masyarakat, asalkan pengelolaannya dilakukan secara resmi dan terstruktur melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, atau pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
"Jadi kegiatan hari ini adalah untuk menyosialisasikan Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025. Di dalamnya, sumur minyak yang sebelumnya dikategorikan ilegal, kini sudah bisa menjadi sumur masyarakat dan bersifat legal," ujar Bobby kepada awak media.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Sumut mendukung penuh penerapan peraturan ini.
Menurutnya, legalisasi sumur minyak masyarakat akan memberi banyak manfaat, termasuk peningkatan pendapatan daerah, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan.
"Peraturan ini sangat penting untuk mewujudkan ketahanan energi nasional dan menciptakan swasembada energi. Sekaligus memberi kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini telah menggantungkan hidupnya dari aktivitas pengelolaan sumur minyak," tutur Bobby.
Lebih lanjut, Bobby menjelaskan bahwa pengelolaan sumur minyak oleh entitas resmi seperti BUMD dan koperasi akan memastikan kegiatan tersebut berlangsung sesuai dengan standar keselamatan dan tata kelola yang baik.
"Dengan tata kelola yang sesuai regulasi, kita bisa meminimalkan risiko lingkungan dan kerusakan alam, sekaligus meningkatkan manfaat ekonominya," tambahnya.
Dengan adanya legalitas ini, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi pelaku usaha yang patuh hukum, tetapi juga bagian dari ekosistem energi nasional yang berkelanjutan.*
(tm/a008)
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan program Rumah Anak SIGAP yang digagas Tanoto Fou
PEMERINTAHAN
BINJAI Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Binjai menggandeng Bank Mandiri dalam upaya memperkuat sinergi program pencegahan dan pember
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban berbobot 1,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto yang pernah menyatakan akan mengambil unsur terbaik dari sosialisme dan kapitalisme dinilai tengah mem
EKONOMI
JAKARTA Sejumlah asosiasi petani hingga pelaku usaha kelapa sawit mengadukan anjloknya harga Tanda Buah Segar (TBS) kepada Wakil Menteri
PERTANIAN AGRIBISNIS
LAOS Tim penyelamat gabungan Laos dan Thailand bersama sejumlah ahli internasional berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi tujuh warga d
INTERNASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yorrys Raweyai menilai praktik eksploitasi sumber daya alam di Papua bukanlah fenomena
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam melakukan efisiens
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) oleh aparatur sipil
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2026.
PEMERINTAHAN