MTI Usul Transportasi Umum Gratis untuk Tekan Konsumsi BBM
JAKARTA Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan kebijakan transportasi umum gratis sebagai langkah cepat untuk menekan konsu
NASIONAL
JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan bahwa penyerapan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp7,9 triliun hingga akhir Juli 2025.
Capaian ini melampaui proyeksi sebelumnya yang hanya memperkirakan realisasi sebesar Rp6 triliun.
Hal ini disampaikan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana dalam konferensi pers pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 di Jakarta, Selasa (5/8).
"Alhamdulillah, penyerapan hari ini sudah mencapai Rp7,9 triliun. Padahal kemarin kami memperkirakan sampai akhir Juli hanya akan menyentuh angka Rp6 triliun," ujar Dadan.
Menurutnya, tren positif ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga beberapa bulan ke depan, seiring dengan perluasan cakupan program dan percepatan infrastruktur pelayanan gizi di berbagai wilayah.
BGN menargetkan penyerapan anggaran mencapai Rp9 triliun pada Agustus, dan terus meningkat hingga mencapai Rp76 triliun di akhir Desember 2025.
Program ini dirancang untuk menjangkau hingga 75 juta penerima manfaat.
Rinciannya sebagai berikut:
- September: 50 juta penerima manfaat (Rp19 triliun)
- Oktober: 72 juta penerima manfaat (Rp37 triliun)
- November: 75 juta penerima manfaat (Rp59 triliun)
- Desember: Rp76 triliun diserap
"Dari anggaran MBG dalam APBN 2025 sebesar Rp71 triliun, sebesar Rp52 triliun dialokasikan khusus untuk pengadaan makanan bergizi. Kami memperkirakan membutuhkan tambahan Rp24 triliun untuk memenuhi kebutuhan sampai akhir tahun," jelas Dadan.
Selain aspek anggaran, BGN juga mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai infrastruktur utama penyaluran MBG.
Hingga saat ini, sudah terdapat 3.338 unit SPPG yang tersebar di berbagai daerah, melayani sekitar 8,2 juta penerima manfaat.
Dalam waktu dekat, jumlah penerima diperkirakan akan menembus lebih dari 10 juta jiwa.
Dadan menyebutkan tiga strategi utama dalam percepatan pembangunan SPPG:
- Kemitraan dengan sektor swasta
- Pembangunan 1.542 unit melalui APBN
- Pembangunan 6.000 unit di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) melalui kerja sama dengan pemerintah daerah.
"Seluruh infrastruktur SPPG kami targetkan rampung pada Oktober 2025, sehingga di bulan November kami bisa fokus pada penguatan pelayanan dan administrasi," pungkasnya.
Program MBG merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam mempercepat peningkatan kualitas gizi masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi dan ketahanan pangan nasional.*
(at/a008)
JAKARTA Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan kebijakan transportasi umum gratis sebagai langkah cepat untuk menekan konsu
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan minat investor global terhadap Indonesia masih terjaga kuat, terutama pada sekt
EKONOMI
MANOKWARI Kejaksaan Tinggi Papua Barat menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Kampus II SMK Kehutanan Ma
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah resmi membuka rekrutmen manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tahun 2026 pada Rabu, 15 April 2026. Seleksi taha
NASIONAL
JAKARTA PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mencatatkan kinerja positif pada kuartal I 2026 dengan laba bersih mencapai Rp1,1 triliun.
EKONOMI
PALEMBANG Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) menggeledah tiga lokasi terkait dugaan korupsi lalu lintas pelayaran di Sung
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendorong penyelesaian polemik pernyataan Wakil Presiden RI ke10 dan ke12 Jusuf Kalla
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Redi Mawardi alias Redi (39), terdakwa ka
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi program beasiswa pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi A
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menegaskan komitmen pemerintah kota dalam memperkuat layanan kesehatan masyarakat seka
PEMERINTAHAN