Polsek Medan Area Grebek Sarang Narkoba, Sabu 0,56 Gram Disita dan Terduga Pengedar Ditangkap
MEDAN Polsek Medan Area berhasil mengamankan satu orang terduga pengedar narkoba dalam operasi Grebek Sarang Narkoba (GSN) di Jalan Dena
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Dalam rangka mendukung program nasional penyediaan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjalin kerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Kolaborasi ini bertujuan memfasilitasi pegawai Kemendagri berpenghasilan rendah untuk mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dan Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Herdi Kusuma, bertempat di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (7/8/2025).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan bahwa hingga saat ini, tercatat sebanyak 1.190 pegawai Kemendagri telah mendaftar program pembiayaan rumah tersebut.
Ia menilai bahwa program ini sangat bermanfaat bagi ASN berpenghasilan rendah, yang selama ini masih mengalami keterbatasan dalam mengakses perumahan layak.
"Pegawai juga ada yang berpenghasilan rendah, bahkan ada yang di bawah lima juta rupiah. Program ini sangat membantu mereka untuk mendapatkan rumah yang layak," ujar Mendagri Tito dalam keterangan pers.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penyediaan rumah layak bukan sekadar memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga berkaitan erat dengan peningkatan kinerja dan integritas ASN, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Rumah yang layak akan berdampak positif pada semangat kerja. Bahkan potensi penyimpangan bisa berkurang karena kesejahteraan dasar mereka terpenuhi," tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, atas dukungan terhadap kebijakan ini.
Ia menyebutkan bahwa kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) telah ditindaklanjuti oleh seluruh pemerintah daerah melalui penerbitan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
"Program ini dinilai oleh Presiden sudah berjalan sesuai jalur atau on the right track. Ini menjadi motivasi untuk terus melanjutkan hingga mencapai target tiga juta rumah," tutur Tito.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan pentingnya kerja kolaboratif dalam mewujudkan misi besar pemerintah.
MEDAN Polsek Medan Area berhasil mengamankan satu orang terduga pengedar narkoba dalam operasi Grebek Sarang Narkoba (GSN) di Jalan Dena
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku menerima kunjungan Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara dan Ketua Pengadilan N
NASIONAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat pada perdagangan Kamis (15/1/2026). Berdasarkan data Bloom
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,35 ke level 9.064,43 pada perdagangan Kamis pagi (15/1/2026). Sejumlah saha
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan 1.200 rektor, dekan, dan guru besar dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maup
PENDIDIKAN
JAKARTA Harga emas Antam kembali mencatatkan kenaikan pada perdagangan hari ini. Berdasarkan data resmi Butik Emas Logam Mulia (BELM) An
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa pihaknya telah mengantongi identitas terduga pelaku yang menghilangkan baran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Komjen Pol Purn. Dharma Pongrekun, akhirnya buka suara terkait namanya ya
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti risiko tindak pidana korupsi dalam penugasan khusus PT Pertamina (Persero) terkait pe
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Nilai mata uang Iran, rial, terus merosot di tengah gelombang demonstrasi yang telah berlangsung lebih dari dua pekan. Pada Rabu
INTERNASIONAL
