Kapolda Aceh Ikut Rapat Paripurna, DPR Bahas Kinerja Pemerintah 2025
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Marzuki Ali Basyah, menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang digela
PEMERINTAHAN
JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya dalam memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di tubuh pemerintahan.
Dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Jumat (15/8/2025), Presiden Prabowo menyatakan bahwa pihaknya telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 300 triliun dari potensi penyalahgunaan.
Presiden Prabowo membuka pernyataannya dengan menegaskan sumpah jabatannya yang berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Saya disumpah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar Republik kita," ujarnya di hadapan para anggota parlemen di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efisien, Prabowo mengungkap bahwa efisiensi dilakukan terhadap berbagai pos anggaran yang selama ini dinilai rawan disalahgunakan.
Termasuk di antaranya adalah anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri, serta belanja alat tulis kantor.
"Kami telah mengidentifikasi dan menyelamatkan Rp 300 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang rawan diselewengkan," terang Presiden Prabowo.
Anggaran tersebut, lanjutnya, kemudian dialihkan ke sektor-sektor produktif yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
"Efisiensi ini merupakan perintah dari UUD Pasal 33 ayat 4. Dana yang berhasil diselamatkan kami alokasikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat dan menyentuh kebutuhan rakyat secara langsung," kata Prabowo.
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa tidak ada pilihan lain bagi dirinya sebagai kepala pemerintahan selain memimpin secara langsung pemberantasan korupsi dan praktik penyelewengan di seluruh lembaga eksekutif.
Langkah ini menurutnya penting untuk menjaga integritas keuangan negara dan mengarahkan pembangunan ke jalur yang tepat.
Prabowo menegaskan, pemberantasan korupsi bukan hanya kewajiban moral, tetapi merupakan tanggung jawab konstitusional untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Marzuki Ali Basyah, menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang digela
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan akan mengkaji dampak putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan hanya Badan Pemeriksa K
NASIONAL
JAKARTA Persidangan perdana kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang bank, M Ilham Pradipta, mengungkap peran tiga prajurit TNI dal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Sosial mulai menyiapkan transisi penggunaan kendaraan operasional berbasis listrik sebagai bagian dari upaya efisien
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan insentif bagi perusahaan yang memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi peserta program M
NASIONAL
KUPANG Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melepas Pawai Paskah Akbar 2026 di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin, 6 April 2026.
NASIONAL
LABUHANBATU Tim penjinak bom (Jibom) Gegana Brimob Polda Sumatera Utara memusnahkan sebuah bom mortir yang ditemukan warga di kawasan Da
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan kementerian dan lembaga agar menggunakan anggaran negara secara disiplin dan
EKONOMI
JAKARTA Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa keputusan perombakan kabinet sepenuhnya berada di tangan Pre
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi, khususnya yang memiliki program studi planologi dan arsitektur, untuk berper
NASIONAL