Mendagri Harap Anggaran Daerah Tepat Sasaran dan Berdampak Nyata bagi Masyarakat

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya penyaluran anggaran ke daerah agar tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Menurut Mendagri, anggaran yang dialokasikan ke daerah, khususnya melalui skema Transfer ke Daerah (TKD), perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah.

Ia menyoroti masih adanya sejumlah daerah yang sangat bergantung pada TKD karena memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif rendah.

"Data kemampuan fiskal daerah menjadi pertimbangan penting dalam pengalokasian anggaran. Kemendagri bersama Kemenkeu akan terus berkoordinasi agar alokasi ini proporsional dan sesuai kebutuhan daerah," ujar Tito.

Ia menekankan bahwa keberlangsungan roda pemerintahan daerah harus tetap terjaga.

Termasuk di dalamnya pelaksanaan urusan wajib seperti pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), belanja operasional, serta kebutuhan belanja pegawai.

Tito menambahkan, meski beberapa sektor seperti perlindungan sosial, pendidikan, dan kesehatan banyak ditangani oleh kementerian di tingkat pusat, pemerintah daerah tetap perlu memastikan layanan tersebut menjangkau masyarakat secara optimal.

"Roda pemerintahan di daerah harus tetap berjalan meskipun sebagian program kini ditangani pemerintah pusat. Kami di Kemendagri akan terus berkoordinasi agar tidak ada yang terlewat," imbuhnya.

Konferensi pers ini juga dihadiri sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta jajaran kementerian teknis lainnya yang turut membahas rencana kerja dan alokasi anggaran tahun 2026.

Pemerintah pusat berkomitmen untuk memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga guna memastikan anggaran yang digelontorkan berdampak langsung pada pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di daerah.*