MEDAN — Pemerintah terus menyalurkan bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai upaya meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos).
Bagi masyarakat yang ingin mengetahui status sebagai penerima bansos PKH dan BPNT tahap 3 tahun 2025, proses pengecekan kini semakin mudah dan dapat dilakukan secara online menggunakan perangkat ponsel.
Dua Cara Praktis Cek Bansos PKH dan BPNT
Baca Juga:
Ada dua metode utama yang bisa digunakan masyarakat untuk mengecek status penerima bansos, yakni melalui aplikasi resmi pemerintah dan situs web Kemensos.
1. Melalui Aplikasi Cek Bansos (Rekomendasi)
Baca Juga:
Masyarakat dapat mengunduh aplikasi resmi "Cek Bansos" dari Kemensos yang tersedia di Play Store dan App Store.
Setelah melakukan pendaftaran dengan data diri sesuai KTP, termasuk Nomor KK dan NIK, pengguna dapat mengakses fitur "Cek Bansos" untuk mengetahui status penerimaan bantuan secara cepat dan praktis.
2. Melalui Website Resmi Kemensos
Alternatif lain, masyarakat dapat mengakses situs resmi Kemensos di https://cekbansos.kemensos.go.id/.
Untuk melakukan pengecekan tanpa harus mengunduh aplikasi.
Pada laman ini, pengguna cukup mengisi data wilayah domisili dan nama lengkap sesuai KTP, kemudian sistem akan menampilkan status penerimaan bansos.
Memahami Hasil Pengecekan
Setelah data dimasukkan, hasil pencarian akan menunjukkan status penerima bansos:
- "YA" berarti terdaftar sebagai penerima dan disertai informasi jenis bantuan serta periode penyaluran.
- "TIDAK" berarti tidak terdaftar sebagai penerima pada periode tersebut.
Belum Terdaftar? Ini Cara Daftar DTKS
Bagi yang merasa berhak namun belum terdaftar, dapat mengajukan pendaftaran mandiri melalui aplikasi "Cek Bansos" dengan melengkapi data diri dan mengunggah dokumen pendukung seperti foto KTP dan kondisi rumah.
Kemensos akan melakukan verifikasi untuk menentukan kelayakan penerimaan bantuan.
Jadwal Penyaluran Bansos PKH dan BPNT Tahun 2025
Penyaluran bansos dilakukan secara bertahap:
Tahap 1: Januari – Maret
Tahap 2: April – Juni
Tahap 3: Juli – September
Tahap 4: Oktober – Desember
Per Agustus 2025, penyaluran sudah memasuki Tahap 3.
Namun, jadwal pencairan di setiap daerah dapat berbeda sesuai proses administrasi di bank atau kantor pos setempat.
Nominal Bantuan PKH dan BPNT 2025
Besaran bantuan PKH bervariasi berdasarkan kategori penerima, mulai dari Rp 225.000 hingga Rp 750.000 per tahap, sementara bantuan BPNT sebesar Rp 200.000 per bulan yang disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Dengan kemudahan akses informasi dan transparansi penyaluran bansos, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan program ini secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.*
(d/a008)
JAKARTA Anggota DPR RI, Uya Kuya, kembali mengunggah video permintaan maaf terkait polemik yang melibatkan dirinya beberapa waktu terakhir
Nasional
JAKARTA Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, mengeluarkan pernyataan mengejutkan terkait kondisi politik nasional terkini. Ia m
Nasional
TAPSEL Kasus dugaan penganiayaan anak yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan kembali mencuat ke publik. Seorang ayah, Adil Syahputra B
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam langkah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan penting dengan sejumla
Nasional
JAKARTA Arus lalu lintas di kawasan Polda Metro Jaya, yang meliputi Jalan Gatot Soebroto hingga Sudirman, Jakarta Selatan, terpantau kemba
Nasional
JAKARTA Meskipun fitur live dihentikan, pengguna TikTok masih dapat mengakses konten lainnya seperti video pendek yang tetap bisa diunggah
Sains & Teknologi
CIKARANG Akhmad Munir, Direktur Utama Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, resmi terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Wartawan
Nasional
JAKARTA Netizen yang mengunggah foto tersebut menyebut Eko sedang berkeliling membeli barang palsu di China menggunakan uang pajak rakyat
Nasional
ACEH UTARA Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Korem 011/Lilawangsa untuk pertama kalin
Nasional
JAKARTA Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menyatakan bahwa fraksinya menyetujui penghentian tunjangan anggota
Politik