Resmi! Bobby Nasution Angkat Chandra Dalimunthe sebagai Plt Kepala PUPR Sumut
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menunjuk Chandra Dalimunthe sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
PEMERINTAHAN
MEDAN — Pemerintah terus menyalurkan bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai upaya meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos).
Bagi masyarakat yang ingin mengetahui status sebagai penerima bansos PKH dan BPNT tahap 3 tahun 2025, proses pengecekan kini semakin mudah dan dapat dilakukan secara online menggunakan perangkat ponsel.
Dua Cara Praktis Cek Bansos PKH dan BPNT
Ada dua metode utama yang bisa digunakan masyarakat untuk mengecek status penerima bansos, yakni melalui aplikasi resmi pemerintah dan situs web Kemensos.
1. Melalui Aplikasi Cek Bansos (Rekomendasi)
Masyarakat dapat mengunduh aplikasi resmi "Cek Bansos" dari Kemensos yang tersedia di Play Store dan App Store.
Setelah melakukan pendaftaran dengan data diri sesuai KTP, termasuk Nomor KK dan NIK, pengguna dapat mengakses fitur "Cek Bansos" untuk mengetahui status penerimaan bantuan secara cepat dan praktis.
2. Melalui Website Resmi Kemensos
Alternatif lain, masyarakat dapat mengakses situs resmi Kemensos di https://cekbansos.kemensos.go.id/.
Untuk melakukan pengecekan tanpa harus mengunduh aplikasi.
Pada laman ini, pengguna cukup mengisi data wilayah domisili dan nama lengkap sesuai KTP, kemudian sistem akan menampilkan status penerimaan bansos.
Memahami Hasil Pengecekan
Setelah data dimasukkan, hasil pencarian akan menunjukkan status penerima bansos:
- "YA" berarti terdaftar sebagai penerima dan disertai informasi jenis bantuan serta periode penyaluran.
- "TIDAK" berarti tidak terdaftar sebagai penerima pada periode tersebut.
Belum Terdaftar? Ini Cara Daftar DTKS
Bagi yang merasa berhak namun belum terdaftar, dapat mengajukan pendaftaran mandiri melalui aplikasi "Cek Bansos" dengan melengkapi data diri dan mengunggah dokumen pendukung seperti foto KTP dan kondisi rumah.
Kemensos akan melakukan verifikasi untuk menentukan kelayakan penerimaan bantuan.
Jadwal Penyaluran Bansos PKH dan BPNT Tahun 2025
Penyaluran bansos dilakukan secara bertahap:
Tahap 1: Januari – Maret
Tahap 2: April – Juni
Tahap 3: Juli – September
Tahap 4: Oktober – Desember
Per Agustus 2025, penyaluran sudah memasuki Tahap 3.
Namun, jadwal pencairan di setiap daerah dapat berbeda sesuai proses administrasi di bank atau kantor pos setempat.
Nominal Bantuan PKH dan BPNT 2025
Besaran bantuan PKH bervariasi berdasarkan kategori penerima, mulai dari Rp 225.000 hingga Rp 750.000 per tahap, sementara bantuan BPNT sebesar Rp 200.000 per bulan yang disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Dengan kemudahan akses informasi dan transparansi penyaluran bansos, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan program ini secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.*
(d/a008)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menunjuk Chandra Dalimunthe sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Markas Besar Polri menyampaikan permohonan maaf atas dugaan penganiayaan yang dilakukan seorang anggota Brimob terhadap dua pela
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mendesak penegakan hukum maksimal terhadap anggota Brimob yang diduga mengan
HUKUM DAN KRIMINAL
SUKABUMI Kematian NS, bocah 12 tahun asal Desa Bojongsari, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, masih dalam penyelidikan. Dugaan
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) di Washington DC pada Jumat, 20 Febr
EKONOMI
JAKARTA Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menanggapi wacana dukungan dua periode untuk Presiden Prabowo Subianto.Menurut Paloh, Nas
POLITIK
JAKARTA Menteri Luar Negeri (Sugiono) menyatakan belum ada keputusan terkait sosok anggota TNI yang akan menjabat sebagai Wakil Komandan
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Unit Kep
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Sebagai bentuk kepedulian terhadap petani dan mendukung program ketahanan pangan Presiden RI, Bupati Batu Bara H. Baharuddin Sia
EKONOMI
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid (HNW), mengecam keras penangkapan imam
POLITIK