Wali Kota Medan: Rumah Anak SIGAP Harus Berjalan Berkelanjutan, Bukan Hanya Launching
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan program Rumah Anak SIGAP yang digagas Tanoto Fou
PEMERINTAHAN
BATU BARA - Sebagai bentuk kepedulian terhadap petani dan mendukung program ketahanan pangan Presiden RI, Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., meninjau langsung kondisi pembangunan penahan tanah dan Bendungan Tanah Merah yang telah selesai dikerjakan pada tahun 2025, Kecamatan Air Putih, Jumat (20/2/2026).
Melihat bendungan tersebut Bupati Baharuddin mengucapkan banyak terima kasih dan menjelaskan bahwa pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah melakukan berbagai upaya dalam rangka peningkatan ketahanan pangan nasional, salah satunya melalui Kementerian PUPR.
Di tingkat provinsi, Balai Wilayah Sungai Sumatera Utara telah melakukan perbaikan pada Bendungan Tanah Merah.Baca Juga:
Dalam peninjauan ini, Bupati Baharuddin melihat secara nyata bahwa saat ini volume air di Bendungan Tanah Merah mengalami penyusutan yang cukup signifikan.
Penyusutan ini disebabkan oleh menurunnya aliran air dari Bendungan Simanggar, air dari Bendungan Simanggar tidak dapat mengalir secara maksimal ke Bendungan Tanah Merah.
Hal ini disebabkan oleh tingginya sedimentasi di aliran Sungai Simanggar, sehingga menghambat aliran air menuju Bendungan Tanah Merah dan Perkotaan.
Aliran Sungai Simanggar yang selama ini menjadi sumber utama suplai air ke Bendungan Tanah Merah saat ini tidak optimal.
Bendungan Simanggar sendiri berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, sehingga memerlukan perhatian dan langkah penanganan lintas kewenangan.
Atas kondisi ini, Bupati Batu Bara menegaskan perlunya langkah-langkah cepat dan konkret dari jajaran PSDA Provinsi Sumatera Utara untuk segera melakukan penanganan.
Menurutnya, persoalan ini sangat krusial karena menyangkut kebutuhan air masyarakat, khususnya para petani di wilayah daerah irigasi Perkotaan Kabupaten Batu Bara.
"Sebanyak kurang lebih 3.350 hektare lahan pertanian daerah irigasi di Kabupaten Batu Bara sangat bergantung pada aliran air dari Simanggar yang kemudian dialirkan melalui Bendungan Tanah Merah dan Bendungan Perkotaan. Jika persoalan ini tidak segera ditangani, tentu akan berdampak langsung pada produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah," ujar Bupati Baharuddin.
Total luas lahan pertanian di Kabupaten Batu Bara mencapai sekitar 12.000 hektar, di mana sebagian besar sistem irigasinya bergantung pada aliran Sungai Simanggar sebagai sumber utama pengairan.
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan program Rumah Anak SIGAP yang digagas Tanoto Fou
PEMERINTAHAN
BINJAI Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Binjai menggandeng Bank Mandiri dalam upaya memperkuat sinergi program pencegahan dan pember
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban berbobot 1,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto yang pernah menyatakan akan mengambil unsur terbaik dari sosialisme dan kapitalisme dinilai tengah mem
EKONOMI
JAKARTA Sejumlah asosiasi petani hingga pelaku usaha kelapa sawit mengadukan anjloknya harga Tanda Buah Segar (TBS) kepada Wakil Menteri
PERTANIAN AGRIBISNIS
LAOS Tim penyelamat gabungan Laos dan Thailand bersama sejumlah ahli internasional berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi tujuh warga d
INTERNASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yorrys Raweyai menilai praktik eksploitasi sumber daya alam di Papua bukanlah fenomena
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam melakukan efisiens
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) oleh aparatur sipil
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2026.
PEMERINTAHAN