Karena itu, kebijakan fiskal nasional harus tetap memberi ruang yang cukup bagi pembangunan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Said juga menekankan pentingnya integrasi antara kebijakan fiskal dan moneter sebagai panduan yang jelas bagi para pelaku ekonomi, terlebih di tengah gejolak ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik.
Baca Juga:
"Kebijakan ekonomi harus cepat, luwes, dan menjawab persoalan. Yang paling penting, jangan sampai membuat keraguan di kalangan pelaku usaha, dan tetap menjunjung tinggi kepentingan nasional," tegasnya.
Rapat kerja ini menjadi bagian dari tahapan awal pembahasan RAPBN 2026 yang diproyeksikan pemerintah sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.*
Baca Juga:
(at/a008)
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
