Sistem Pajak Dinilai Tak Adil, Anies Minta Pemerintah 'Menyelam Lebih Dalam' hingga Dasar

JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, kembali menyuarakan kritik terhadap sistem perpajakan di Indonesia yang menurutnya belum mencerminkan prinsip keadilan.

Melalui akun Instagram pribadinya @aniesbaswedan pada Sabtu (23/8/2025), Anies mengilustrasikan kondisi tersebut dengan perumpamaan sederhana namun tajam.

"Teman-teman pernah mancing di danau, ikan di permukaan itu mudah tertangkap, tapi ikan yang di dasar sering lewat tanpa tersentuh pancing, tidak tersentuh jaring. Nah sistem pajak kita ini juga seperti itu," ujarnya.

Anies menjelaskan bahwa sistem perpajakan saat ini cenderung lebih membebani masyarakat yang tertib secara administratif, seperti pegawai berslip gaji maupun pelaku UMKM dengan pembukuan rapi.

Mereka mudah dilacak dan menjadi pihak yang paling sering dikenakan pajak secara rutin.

"Tidak heran jika yang patuh justru sering bertanya: 'sudah tertib, kok malah diperas terus?' Gaji dipotong rutin, belanja dikenai PPN, PBB terus naik," katanya.

Sementara itu, Anies menyoroti bahwa justru pihak-pihak dengan kapasitas keuangan besar dan kemampuan menyembunyikan transaksi di balik kerumitan sistem keuangan global justru bisa menghindar dari kewajiban perpajakan.

Dalam narasi yang dibangun, Anies mengajak negara untuk mengubah strategi dalam menegakkan keadilan fiskal.

Menurutnya, pemerintah perlu "menyelam" lebih dalam untuk menjaring pihak-pihak yang selama ini berhasil lolos dari sistem pelacakan pajak.

"Di kedalaman ada ikan-ikan besar yang lolos. Mereka sengaja menyembunyikan transaksi, memanipulasi faktur, memindahkan keuntungan ke negara lain. Praktik ini secara global menggerus ratusan miliar dolar penerimaan tiap tahun," jelasnya.

Anies menekankan bahwa sumber utama kebocoran penerimaan negara bukan berasal dari slip gaji atau struk belanja rakyat biasa, melainkan dari praktik penghindaran pajak yang kompleks dan terstruktur.

Sebagai solusi, Anies mengusulkan tiga langkah konkret untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik: