DPR Soroti Keterlibatan Polri di Distribusi SPHP: Untuk Apa Ada Puluhan Ribu Koperasi?

JAKARTA — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendorong pemerintah untuk lebih memaksimalkan peran Koperasi Merah Putih (KMP) dalam mendistribusikan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Program ini sejak 2023 telah dijalankan oleh Perum Bulog untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran.

Menurut Alex, dengan telah diresmikannya lebih dari 80.000 Koperasi Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto, maka koperasi-koperasi tersebut sudah seharusnya menjadi garda terdepan dalam distribusi pangan, khususnya beras SPHP.

"Presiden sudah meresmikan 80 ribu Koperasi Merah Putih. Tapi, menurut Dirut Bulog, baru ratusan koperasi yang ikut terlibat di program SPHP. Jadi untuk apa ada puluhan ribu koperasi kalau tidak diberdayakan? Serahkan saja jalur SPHP ini ke KMP," ujar Alex di Jakarta, Senin (25/8/2025).

Alex menilai, meskipun pelibatan aparat TNI/Polri dalam penyaluran SPHP selama ini terbukti mampu menstabilkan harga secara cepat, langkah tersebut dinilai kurang efisien karena menimbulkan biaya tambahan logistik dan operasional.

Dengan jaringan koperasi yang sudah tersebar hingga ke pelosok desa, distribusi dinilai akan jauh lebih efisien dan berkelanjutan.

"Ke depan, Polri tidak perlu lagi dilibatkan untuk urusan teknis semacam ini. KMP sudah ada, sudah diresmikan, artinya siap beroperasi," tegas politisi PDI Perjuangan itu.

Selain lebih efisien, lanjut Alex, pelibatan koperasi juga membuka ruang bagi penguatan ekonomi kerakyatan, selaras dengan semangat berdirinya Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden.

Saat ini, Bulog tercatat memiliki stok beras mencapai 4 juta ton, atau sekitar 4 miliar kilogram.

Namun, percepatan distribusi menjadi kunci utama dalam mencegah lonjakan harga, terutama di masa transisi musim panen.

"Harus ada kreasi dan langkah ekstra. Koperasi Merah Putih ini bisa menjadi solusi distribusi beras SPHP," imbuh Alex.

Dalam rapat kerja bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman pekan lalu, Alex turut menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga dan penghindaran tugas ganda antar institusi negara.

"Ayo kita hindari double job. Pemerintah memang boleh rugi saat memberi layanan publik, tapi jangan sampai swasta ikut dirugikan," ujarnya mengingatkan.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo pada 21 Juli 2025 telah meresmikan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) sebagai bentuk transformasi ekonomi berbasis kerakyatan.

Koperasi ini dilengkapi dengan gudang penyimpanan, cold storage, gerai sembako, apotek, kendaraan logistik, serta didukung oleh program pinjaman super mikro untuk menunjang kelancaran distribusi dan produksi di desa.

Langkah pemberdayaan koperasi dalam distribusi beras SPHP sejalan dengan visi Presiden untuk menjadikan koperasi sebagai alat perjuangan rakyat kecil agar lebih kuat dan mandiri secara ekonomi.*

(oz/a008)