JAKARTA — Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika, menyampaikan pandangannya terkait rencana kebijakan satu harga beras yang akan diterapkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan mendasar dalam sistem perberasan nasional.
"Kebijakan satu harga beras itu, menurut saya, tidak bersifat mendesak dan tidak menyentuh akar permasalahan. Saya justru khawatir, kebijakan ini akan memunculkan persoalan baru," ujar Yeka kepada awak media di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (26/8).
Baca Juga:
Yeka menilai, penerapan satu harga beras sulit dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah karena perbedaan signifikan dalam kondisi produksi padi.
Ia menekankan bahwa banyak faktor alam dan teknis yang menyebabkan produksi gabah di tiap daerah berbeda-beda.
Baca Juga:
"Satu harga berarti kita harus bisa menjamin harga gabah. Tapi bisakah pemerintah menjamin produksi padi seragam di setiap musim dan lokasi? Ada ancaman hama, penyakit, gangguan tikus, hingga kualitas benih dan pupuk yang bervariasi. Ini sangat kompleks," jelasnya.
Ia pun menilai bahwa secara tata kelola, pendekatan satu harga beras terkesan menyederhanakan permasalahan yang sebenarnya bersifat struktural dan dinamis.
Di sisi lain, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, sebelumnya menyatakan bahwa kebijakan satu harga beras akan diberlakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan.
Kebijakan ini mencakup standar mutu, jenis, dan harga batas atas beras, yang akan disesuaikan berdasarkan zonasi wilayah.
"Perubahan seperti ini tidak bisa langsung diterapkan tanpa masa transisi. Namun, percepatan tetap diperlukan agar kita bisa menjaga kestabilan harga beras di pasar," ujar Arief dalam keterangannya pada Senin (4/8).
Menurut Arief, kebijakan ini terutama menyasar beras reguler, yaitu jenis beras yang dikonsumsi mayoritas masyarakat sehari-hari.
Sementara itu, beras khusus tetap akan mengikuti mekanisme pasar namun tetap diwajibkan untuk memenuhi standar sertifikasi mutu.
Pemerintah berharap kebijakan satu harga beras dapat menekan gejolak harga dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha serta konsumen.
Namun, sejumlah kalangan, termasuk Ombudsman, mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap realistis dan berbasis pada data produksi yang faktual.
Dalam konteks ketahanan pangan, sinergi antara pendekatan kebijakan harga dan pembenahan sistem produksi menjadi sangat penting.
Sebab tanpa fondasi produksi yang kuat, kebijakan harga berisiko tidak berkelanjutan.*
(vo/a008)
JAKARTA Di tengah gelombang demonstrasi besar yang berlangsung di kompleks DPR/MPR Senayan pekan ini, dua anggota DPR RI, Ahmad Sahroni
Nasional
TAPANULI SELATAN Pemerintah Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga d
Ekonomi
MAUMERE Kodim 1603/Sikka melalui Koramil 160301/Alok kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan masyarakat dengan menyalu
Ekonomi
DENPASAR Dalam upaya mempererat sinergi dan memperkuat ikhtiar menjaga situasi kamtibmas yang kondusif, Polsek Denpasar Timur (Dentim) m
Nasional
DENPASAR Kepolisian Daerah (Polda) Bali mengerahkan personel gabungan dari berbagai satuan kerja dalam rangka pengamanan kegiatan unjuk
Nasional
PADANGSIDIMPUAN Suasana khidmat menyelimuti hari kedua kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2025 di Universi
Pendidikan
WASHINGTON Sebagian besar tarif impor yang diberlakukan Presiden ke45 Amerika Serikat, Donald Trump, dinyatakan tidak sah oleh pengadil
Internasional
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu penjelasan lebih rinci dari Pemerintah ter
Pemerintahan
MEDAN (BITV) Sekitar 2,5 miliar pengguna layanan Gmail dan Google Cloud kini tengah berada dalam situasi rentan, usai muncul laporan bah
Sains & Teknologi
MEDAN (BITV) Vivo kembali mencuri perhatian pasar smartphone Tanah Air dengan menghadirkan perangkat terbaru mereka, Vivo V60, yang resm
Sains & Teknologi