Rahmansyah Desak Bobby Nasution Evaluasi Bantuan Banjir Tapteng, Dugaan Salah Sasaran Disorot
MEDAN Ketua Fraksi NasDem DPRD Sumatera Utara, Rahmansyah Sibarani, meminta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memberikan teguran te
POLITIK
MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (PemprovSumut) meminta pemerintah kabupaten/kota se-Sumut untuk mengambil langkah proaktif dalam menghadapi tekanan inflasi yang terus meningkat.
Seruan ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Togap Simangunsong, dalam rapat percepatan realisasi anggaran dan pengendalian inflasidaerah yang digelar di Aula Gedung Bina Graha Bappelitbang Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Senin (8/9/2025).
Menurut Togap, tingkat inflasiSumut pada Agustus 2025 secara year-on-year (y-on-y) tercatat sebesar 4,42%, jauh di atas angka ideal sebesar 2,5%.
Lonjakan inflasi ini dinilai sudah mulai berdampak serius pada daya beli masyarakat serta kestabilan ekonomidaerah.
"Pertemuan ini kita adakan untuk menyamakan langkah yang proaktif. Inflasi 4,42% ini terlalu tinggi. Kita harus berupaya keras agar bisa ditekan ke level ideal," ujar Togap Simangunsong di hadapan para Sekda kabupaten/kota.
Dalam penjelasannya, Togap menyebut bahwa cabai merah, bawang merah, dan daging ayam menjadi komoditas penyumbang utama inflasi.
Salah satu penyebab utamanya adalah aliran distribusi yang cenderung lebih mengutamakan pasar luar provinsi, dibandingkan kebutuhan lokal.
"Komoditas kita malah dipasok keluar daerah, sementara masyarakatSumut sendiri kesulitan. Ini harus segera diintervensi. Prioritaskan dulu untuk kebutuhan dalam provinsi," tegas Togap.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus aktif memperkuat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan rutin memantau stok, harga, dan distribusi.
Selain itu, upaya seperti operasi pasar dan pasar murah harus dioptimalkan sebagai langkah jangka pendek menekan harga.
Tak hanya fokus pada inflasi, Sekdaprov juga menyoroti lambannya realisasi belanja daerah yang dianggap menjadi salah satu faktor melemahnya perputaran uang di masyarakat.
Banyak daerah disebut masih memiliki anggaran yang mengendap tanpa serapan optimal.
"Kalau uang tidak beredar, daya beli masyarakat akan semakin terpuruk. Segera percepat belanja APBD agar ekonomi bergerak, inflasi terkendali, dan pembangunan tetap berjalan," jelasnya.
Togap berharap kolaborasi yang lebih erat antar pemangku kepentingan dapat menciptakan langkah cepat dan efektif dalam menstabilkan ekonomidaerah.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat, kestabilan harga, dan pertumbuhan ekonomi.
Komoditas Penyumbang Inflasi Sumut (Agustus 2025)
- Cabai merah
- Bawang merah
- Daging ayam ras
- Beras
- Ikan segar*
MEDAN Ketua Fraksi NasDem DPRD Sumatera Utara, Rahmansyah Sibarani, meminta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memberikan teguran te
POLITIK
INTAN JAYA Seorang ibu hamil bernama Melkiana Duwitau meninggal dunia setelah diduga terkena peluru nyasar saat terjadi gangguan tembaka
NASIONAL
JAKARTA Persoalan kesejahteraan dosen kembali menjadi sorotan. Dosen tetap nonAparatur Sipil Negara (nonASN) Universitas Airlangga (Un
NASIONAL
DELI SERDANG Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman mati terhadap Muhammad Rasya Hasibuan alias SYA (19), terdakwa kasus pembunuhan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa usulan kenaikan gaji kepala daerah tidak sertamerta mampu mencegah praktik
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan bahan bakar minyak (BBM) jenis baru B50 pada 9 Juli 2026. Kebijakan ini menjad
NASIONAL
JAKARTA Rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan safari politik ke Jawa Tengah menuai respons dari PDI Perjuangan (PDIP)
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan akan menghadiri rangkaian prosesi pemakaman Pemimpin Tert
INTERNASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, meminta pemerintah memperkuat landasan hukum dan perlindungan hak asasi manusia
NASIONAL
BALIKPAPAN PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) me
NASIONAL