Pengadilan Militer Tetapkan Majelis Hakim Kasus Aktivis KontraS, Sidang Segera Digelar
JAKARTA Pengadilan Militer II08 Jakarta telah menetapkan majelis hakim yang akan menyidangkan kasus dugaan penganiayaan terhadap aktivi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga terus memperkuat program penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi secara tepat sasaran melalui sistem pendataan pengguna berbasis QR Code.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi distribusi BBM subsidi sekaligus mendorong penggunaan BBM non-subsidi.
Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menyatakan bahwa pembelian BBM subsidi jenis solar bersubsidi maupun Pertalite di seluruh SPBU telah menerapkan transaksi menggunakan QR Code secara penuh, khususnya untuk kendaraan roda empat.
"Untuk penyaluran subsidi solar atau biosolar, saat ini sudah 100% pembelian BBM biosolar menggunakan QR Code. Untuk Pertalite, tahun ini juga kami telah menyelesaikan transaksi Pertalite 100% menggunakan QR Code," ungkap Mars Ega dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Jumat (12/9/2025).
Mars Ega menambahkan, kebijakan ini memberikan dampak positif berupa peningkatan konsumsi BBM non-subsidi yang dipasarkan Pertamina.
Realisasi penyaluran BBM subsidi seperti Solar dan Pertalite bahkan masih di bawah kuota yang ditetapkan oleh pemerintah.
"Untuk produk Pertalite, realisasi penyaluran saat ini sekitar 10% di bawah kuota, sedangkan untuk solar subsidi sekitar 3% di bawah kuota. Dengan pengendalian subsidi yang tepat sasaran, kami melihat adanya peningkatan signifikan pada produk non-subsidi," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, memaparkan bahwa salah satu faktor kosongnya stok BBM di sejumlah SPBU swasta adalah adanya peralihan konsumsi dari BBM subsidi ke non-subsidi dengan volume mencapai 1,4 juta kiloliter (KL).
Peralihan ini terjadi pasca penerapan kewajiban penggunaan QR Code untuk pembelian BBM subsidi di SPBU Pertamina.
"Menurut perhitungan kami, terjadi shifting konsumsi BBM subsidi ke non-subsidi sebesar 1,4 juta kiloliter. Hal ini menyebabkan meningkatnya permintaan BBM di badan usaha swasta," kata Yuliot di Gedung DPR RI, Rabu (3/9/2025).
Lebih jauh Yuliot menjelaskan, sebagian masyarakat belum melakukan pendaftaran QR Code untuk mengakses BBM subsidi karena kendaraan yang mereka miliki tidak memenuhi ketentuan kapasitas mesin (CC) yang ditetapkan.
Kondisi ini memaksa mereka beralih ke BBM non-subsidi.
JAKARTA Pengadilan Militer II08 Jakarta telah menetapkan majelis hakim yang akan menyidangkan kasus dugaan penganiayaan terhadap aktivi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pengadilan Negeri Medan menyayangkan aksi unjuk rasa yang dilakukan massa Pujakesuma di halaman pengadilan yang berujung pada keru
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Partai Golkar akan menggelar Pentas Musik dan Refleksi Paskah Nasional 2026 pada Jumat, 24 April 2026 di Tennis Indoor Senayan.
POLITIK
JAKARTA Polda Metro Jaya tengah menyelidiki laporan terhadap dua pegiat media sosial, Ade Armando dan Permadi Arya, terkait dugaan pengh
NASIONAL
JAKARTA Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menegaskan bahwa keberadaan kapal milik Amerika Serikat yang melintasi Selat Malaka tidak aka
NASIONAL
LANGKAT Gelombang aksi unjuk rasa korban banjir di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, kembali berlanjut. Kali ini, ribuan warga dari Kec
PERISTIWA
BANDA ACEH Polda Aceh menyatakan dua berkas perkara dugaan korupsi beasiswa pada BPSDM Aceh telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaks
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Ketua TP PKK Kecamatan Muara Sabak Barat, Rizki Wulandari, mengajak perempuan untuk terus berperan aktif dalam pembangunan
NASIONAL
MEDAN Keluarga pekerja migran Indonesia (PMI) asal Medan, Reza Valentino Simamora, masih mempertanyakan hilangnya sejumlah barang pribad
NASIONAL
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani membantah isu yang menyebut DPR membahas revisi UndangUndang Pemilu secara diamdiam atau tertutup.P
POLITIK