DPR Usulkan Tax Amnesty, Menkeu: Jadi Insentif Orang Untuk Ngibul

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana pemberlakuan kembali program pengampunan pajak (tax amnesty).

Menurutnya, kebijakan tersebut justru memberi ruang bagi para wajib pajak (WP) yang tidak jujur untuk terus menghindar dari kewajiban membayar pajak secara benar.

Pernyataan ini disampaikan Purbaya usai mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Baca Juga:

• Bobby Nasution Dukung Battle of Engine 2025: Dorong Sport Tourism dan Jauhkan Anak Muda dari Narkoba

Ia menilai tax amnesty bukan langkah tepat dalam membangun sistem perpajakan yang adil dan berkeadilan.

"Kalau dua tahun sekali ada tax amnesty, itu akan memberi insentif kepada orang-orang untuk kibul-kibul (berbohong). Mereka akan pikir, dua tahun lagi juga ada pengampunan lagi," ujar Purbaya.

Diketahui, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengampunan Pajak telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

RUU tersebut merupakan usulan dari Komisi XI DPR RI, yang membidangi keuangan, perbankan, dan perpajakan.

Berdasarkan dokumen resmi DPR, RUU Tax Amnesty kini berada dalam tahap "proses penyusunan" bersama 51 RUU lainnya di Prolegnas Prioritas tahun ini.

Bobby Nasution Dukung Battle of Engine 2025: Dorong Sport Tourism dan Jauhkan Anak Muda dari Narkoba

Mendagri: Pembangunan SPPG Akan Hidupkan Ekonomi Daerah

Prabowo Jadi Pembicara Ketiga di PBB, Pengaruh Indonesia Kian Kuat

Viral Video “Rampok Uang Negara”, PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu

Menkeu Purbaya Siap Ambil Alih Dana MBG Jika Tak Terserap: "Daripada Duit Nganggur"

Terungkap Sosok FT, Wanita Selingkuhan yang Rekam Video Wahyudin Moridu Sebut Rampok Uang Negara