Bukan Soal Emas 74 Kg! Kubu Febrie Adriansyah Ungkap Fokus Utama di Praperadilan
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menegaskan pihaknya tidak m
NASIONAL
JAKARTA — Antusiasme Generasi Z terhadap aset kripto sebagai instrumen investasi kian meningkat.
Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan pentingnya edukasi mendalam sebelum terjun dalam dunia investasi digital tersebut.
Purbaya menilai langkah generasi muda untuk berani berinvestasi patut diapresiasi.Baca Juga:
Namun, ia menegaskan bahwa kripto cenderung bersifat jangka pendek dan sangat dipengaruhi oleh dinamika makroekonomi global, khususnya Amerika Serikat.
"Untuk berani investasi, bagus saya pikir. Tapi pelajari betul teorinya. Kripto itu jangka pendek," ujar Purbaya, Rabu (1/10).
Ia menambahkan, untuk strategi jangka panjang, investor muda perlu mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi yang lebih luas.
"Kalau [ingin investasi] jangka panjang, Anda mesti lihat makroekonominya seperti apa," tambahnya.
Tren minat terhadap kripto tercermin dari meningkatnya volume percakapan di media sosial sepanjang 2024.
Hal ini disampaikan oleh Amien Krisna, CTO Datatex Sonar, dalam agenda Indonesia's Crypto Outlook 2025.
Menurut Amien, tiap platform memiliki karakteristik tersendiri dalam membahas kripto:
- Instagram: Dipenuhi tips & trik seputar investasi kripto
- X (Twitter): Dominan dengan edukasi meme coin dan diskusi airdrop
- YouTube: Menjadi pusat edukasi dan rekomendasi aset
- TikTok: Fokus pada market update dan ulasan aset secara cepat
"Kalau ada volume besar, maka komen, interaksi akun, dan diskusi juga ikut meningkat," ungkap Amien.
Seiring dengan meningkatnya aktivitas transaksi, pemerintah juga mencatatkan pertumbuhan penerimaan dari pajak aset kripto.
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, hingga 31 Agustus 2025, penerimaan pajak kripto mencapai Rp1,61 triliun, naik tipis dari bulan sebelumnya sebesar Rp1,55 triliun.
"Penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp1,61 triliun sampai dengan Agustus 2025," ujar Rosmauli, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP.
Adapun penerimaan tersebut mencakup:
- PPh 22 (PMK 50/2025): Rp770,42 miliar (tarif 0,21%)
- PPN Dalam Negeri: Rp840,08 miliar
Jika ditelusuri, total akumulasi penerimaan pajak kripto sejak 2022 adalah:
- 2022: Rp246,4 miliar
- 2023: Rp220,83 miliar
- 2024: Rp620,4 miliar
- 2025: Rp522,82 miliar (hingga Agustus)
Penerimaan dari sektor kripto kini menyumbang hampir 4% dari total penerimaan pajak ekonomi digital yang mencapai Rp41,09 triliun hingga Agustus 2025.
Seiring tren meningkatnya investasi dan pendapatan negara dari sektor ini, pemerintah mendorong agar masyarakat, terutama generasi muda, lebih bijak dan cermat dalam mengambil keputusan investasi.
Edukasi dan pemahaman risiko menjadi kunci utama agar potensi kripto tidak berubah menjadi kerugian.
"Aset kripto bisa jadi peluang. Tapi kalau tidak paham, risikonya sangat tinggi," pungkas Purbaya.*
(bb/a008)
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menegaskan pihaknya tidak m
NASIONAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyiapkan 5.000 aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Kehutanan untuk diperbantukan
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP I Wayan Sudirta mengecam praktik pembakaran hutan dan lahan yang diduga dilakukan untu
NASIONAL
BENER MERIAH Ribuan warga Kabupaten Bener Meriah, Aceh, mengikuti Apel Kebangsaan Indonesia Damai di Gedung Olahraga dan Seni (GORS) Desa
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan program pendampingan peningkatan produktivitas bagi 20 perusahaan mulai Septembe
NASIONAL
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai kemarau yang berpotensi semakin keri
NASIONAL
JAKARTA Universitas Paramadina mempertemukan akademisi, pendidik, praktisi, pembuat kebijakan dan mahasiswa dari Indonesia, Inggris serta
PENDIDIKAN
JAKARTA Pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi menempuh jalur sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP) setelah pengaduannya ter
NASIONAL
MEDAN Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menindaklanjuti kasus dugaan kekerasan terhadap dua anak di Sidikalang, Kabupate
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengklaim menemukan 40 kete
NASIONAL