Pemkot Medan Tanggung Iuran BPJS Ketenagakerjaan 17.851 Pekerja Informal
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (P2SK) kini resmi menjadi RUU usul DPR.
Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna DPR RI yang digelar pada Kamis (2/10/2025) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
RUU ini sebelumnya merupakan inisiatif dari Komisi XI DPR, yang membidangi sektor keuangan dan bekerja sama dengan mitra strategis seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).Baca Juga:
Disetujui Delapan Fraksi
Dalam rapat paripurna, sebanyak delapan fraksi partai politik di DPR menyampaikan pandangan mereka secara tertulis dan menyetujui agar RUU tersebut menjadi usulan resmi dari DPR.
"Dengan demikian, kedelapan fraksi telah menyampaikan pendapat fraksi masing-masing. Kini, kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah RUU ini dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?" ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Pernyataan itu langsung dijawab serentak dengan "Setuju" oleh anggota dewan yang hadir, disambut ketukan palu pengesahan.
Akan Masuk Tahap Pembahasan DIM
Setelah disahkan sebagai usulan resmi DPR, RUU ini akan segera dibahas bersama pemerintah dalam bentuk Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Pembahasan ini akan mencakup perubahan-perubahan pasal secara rinci, antara legislatif dan eksekutif.
Independensi BI, OJK, dan LPS Tetap Dijaga
Ketua Komisi XI DPR Misbakhun menegaskan bahwa dalam RUU ini tidak ada perubahan yang menyentuh aspek independensi kelembagaan dari BI, OJK, maupun LPS.
"Kalau independen, kita tidak mengubah apa pun tentang masalah independensi. Dalam pelaksanaan kelembagaan, kita tidak mengintervensi," tegas Misbakhun kepada wartawan, Rabu (1/10).
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengingatkan pelaku industri migas nasional untuk meningkatkan ke
EKONOMI
MEDAN Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal (PASU) Tbk, Djoko Sutrisno, kembali menegaskan bahwa perkara dugaan korupsi penjuala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melakukan langkah diplomasi tidak biasa dengan menjalin komunikasi
INTERNASIONAL
BANDUNG Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menolak wacana penindakan tegas dengan menembak di tempat terhadap pelaku begal s
HUKUM DAN KRIMINAL
TANGERANG Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan menciptakan iklim investasi minyak d
EKONOMI
MEDAN Empat terdakwa kasus dugaan korupsi pengalihan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) PT Nusa Dua Propertind
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke118 tahun 2026 di Kabupaten Langkat berlangsung semarak dan penuh semangat k
PEMERINTAHAN