Petani Sawit Minta Menkeu Tinjau Ulang Pajak dan Pungutan Ekspor

JAKARTA- Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sabarudin, mengharapkan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, segera meninjau ulang kebijakan pajak dan pungutan ekspor sawit karena dianggap memberatkan kehidupan 3,5 juta sawit/" target="_blank">petani kelapa sawit beserta 14 juta jiwa keluarga petani di seluruh Indonesia.

Menurut Sabarudin, petani saat ini menghadapi tekanan ekonomi yang berat akibat mahalnya harga pupuk dan bahan makanan, serta rendahnya harga jual Tandan Buah Segar (TBS) yang terdistorsi oleh Bea Keluar dan Pungutan Ekspor yang dikenakan pada ekspor Crude Palm Oil, Jumat (3/10/2025).

Ia menambahkan bahwa dana pungutan sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), sebesar 90% hanya digunakan untuk menyubsidi harga biodiesel, sehingga hanya menguntungkan industri minyak sawit besar yang memiliki pabrik biodiesel.

Baca Juga:

• Kapolres Aceh Tamiang Tegaskan Dukungan Penuh Satgas PKH Restorasi Kebun Sawit Ilegal dalam Kawasan TNGL

Sabarudin menyoroti bahwa sejak perubahan aturan pungutan sawit pada 2015, sebagian besar dana yang dikelola BPDP tidak menyentuh kebutuhan langsung petani, dan kenaikan 1% Pungutan Ekspor (PE) dapat menurunkan harga TBS sebesar Rp 300–Rp 500 per kilogram.

Kementerian ESDM baru-baru ini mengumumkan tambahan alokasi subsidi biodiesel B40 sebesar Rp 16 triliun untuk tahun ini, dengan prediksi kebutuhan dana subsidi mencapai Rp 67 triliun pada 2025, namun SPKS menilai insentif ini hanya menguntungkan sektor Public Service Obligation (PSO) dan tidak berdampak langsung pada kesejahteraan petani.

"Dimana keadilan hidup bagi sawit/" target="_blank">petani kelapa sawit? Jika dana PE hanya dipergunakan bagi subsidi biodiesel, sementara petani masih tersandera kenaikan harga makanan dan pupuk," ujar Sabarudin.

SPKS berharap Menteri Purbaya dapat meninjau ulang efektivitas Bea Keluar dan PE sawit, serta mengalokasikan dana pungutan secara lebih adil, sementara dukungan Presiden Prabowo dinilai krusial untuk menata ulang regulasi yang selama ini menghimpit pertumbuhan usaha perkebunan kelapa sawit nasional.

"Kami berharap Presiden Prabowo dapat melihat langsung kondisi 14 juta rakyatnya yang menggantungkan hidup pada sektor sawit, namun kian terhimpit hidupnya," tambah Sabarudin.

Dengan 42% dari total luas lahan perkebunan sawit nasional dikelola oleh petani, SPKS mencatat sekitar 7,2 juta hektar lahan dan 3,57 juta keluarga bergantung pada sektor ini, sehingga totalnya sekitar 14,3 juta jiwa membutuhkan keadilan dari pemerintah.

Sabarudin mengusulkan agar dana sawit yang dikelola BPDP digunakan langsung untuk sarana dan prasarana petani, seperti penyediaan pupuk, perbaikan jalan kebun, dukungan alat transportasi, serta insentif harga jual TBS yang menyuplai kebutuhan biodiesel nasional.

SPKS sebelumnya mendesak pemerintah agar transisi program biodiesel nasional dari B40 di tahun 2025 menuju B50 pada awal 2026 dibarengi regulasi yang mewajibkan perusahaan penerima subsidi bermitra langsung dengan petani sawit, karena program ini merupakan Proyek Strategis Nasional.

Sabarudin menambahkan bahwa kemitraan yang diatur secara adil akan menciptakan harga TBS yang layak, mengurangi ketergantungan petani pada tengkulak, serta mendorong penguatan koperasi petani.*

Kapolres Aceh Tamiang Tegaskan Dukungan Penuh Satgas PKH Restorasi Kebun Sawit Ilegal dalam Kawasan TNGL

Dorong Kemandirian Petani Sawit, Koperasi Merah Putih Kelapa Sebatang Labura Dikembangkan Jadi Model Bisnis Potensial

Mayat Pria Tanpa Identitas Ditemukan Mengapung di Parit Perkebunan Sawit Batu Bara

Bahlil: Uji Coba Biodiesel B50 Sedang Berjalan, Target Implementasi 2026

Manfaatkan Hari Libur, Kalapas Labuhan Ruku Soetopo Berutu Beserta Jajaran Tinjau Lahan Milik Lapas

Kembalikan Fungsi Hutan, Kemenhut Tertibkan Kebun Sawit Ilegal di TN Gunung Leuser