Kelompok Tani Gugat Bupati Simalungun ke PTUN, Sengketa Kebun Plasma Memanas
MEDAN Kelompok Tani Plasma Tunas Malela Simalungun Jaya menggugat Bupati Simalungun ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan terkait p
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA — Memanfaatkan hari libur, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku, Soetopo Berutu, bersama jajaran meninjau lahan milik Lapas yang berada di Kampung Panjang dan Labuhan Ruku pada Jumat (05/09/2025).
Kegiatan ini turut diikuti pejabat struktural, di antaranya Kasubag TU Suriawan, Kaur Umum Danield Jakobson Simanjuntak, serta Kasubsi Sarana Kerja Yosua Sagala.
Peninjauan dilakukan untuk memantau pemanfaatan lahan yang saat ini ditanami pohon sawit, sekaligus melihat potensi lahan tersebut apakah memungkinkan untuk dikembangkan dengan rencana penanaman kelapa hibrida.
Program ini sesuai perintah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bapak Agus Andrianto, yang menargetkan penanaman serentak sebanyak 6.500 batang kelapa hibrida, terpusat di Lapas Nusakambangan, dan juga termasuk Lapas Labuhan Ruku.
Kalapas Labuhan Ruku, Soetopo Berutu, dalam keterangannya menyampaikan bahwa pemanfaatan lahan secara produktif menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap program pemerintah.
"Kami terus berupaya agar lahan milik Lapas dapat dimanfaatkan secara optimal, baik untuk mendukung program penanaman pohon kelapa maupun ketahanan pangan. Harapan kami, langkah ini dapat memberikan manfaat jangka panjang, khususnya dalam menjaga ketersediaan hasil perkebunan serta mendukung program lingkungan yang berkelanjutan," ujarnya.
Dengan adanya peninjauan ini, Lapas Labuhan Ruku berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan inovasi terhadap pemanfaatan aset yang dimiliki, agar keberadaan Lapas dapat memberi kontribusi nyata tidak hanya di bidang pemasyarakatan, tetapi juga dalam mendukung ketahanan pangan dan program penghijauan nasional.*
MEDAN Kelompok Tani Plasma Tunas Malela Simalungun Jaya menggugat Bupati Simalungun ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan terkait p
HUKUM DAN KRIMINAL
MIMIKA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti minimnya penerangan di ruang kelas saat meninjau Sentra Pendidikan di Kabupaten Mim
NASIONAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan UndangUndang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menj
NASIONAL
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh agama serta pelaku sejar
NASIONAL
JAKARTA Advokat Ahmad Khozinudin menuding pakar hukum tata negara Feri Amsari telah dikriminalisasi setelah dilaporkan ke Polda Metro Ja
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Peneliti Australian National University (ANU), Sana Jaffrey, menyoroti perubahan pendekatan politik Presiden ke7 RI Joko Widodo
POLITIK
JAKARTA Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Ia menilai progres
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 2026 sebagai pedoman bagi hakim dalam menerapkan pidana nonpenjar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB) hasil Muktamar VI Bali menggugat UndangUndang Partai Politik ke Mahkamah Konsti
POLITIK
BANDA ACEH Delegasi Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) melakukan kunjungan strategis ke sejumlah perguruan tinggi vokasi serta menja
PENDIDIKAN