JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun menegur Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar tidak mengomentari hal-hal di luar kewenangannya sebagai bendahara negara, khususnya menyangkut subsidi energi seperti LPG 3 kilogram.
Pernyataan ini muncul usai Purbaya berselisih pandang dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait harga dan subsidi LPG 3 kg.
"Peraturan perundang-undangan sudah jelas membagi kewenangan. Jadi, pernyataan Menkeu yang keluar dari ranahnya justru berpotensi menimbulkan gangguan koordinasi antarkementerian," tegas Misbakhun dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jumat (3/10/2025).Baca Juga:
Misbakhun menilai tugas utama Menteri Keuangan adalah memastikan pembayaran subsidi dilakukan tepat waktu, transparan, dan akuntabel dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, bukan ranah Kemenkeu untuk ikut campur dalam penentuan harga maupun distribusi subsidi LPG.
"Yang harus dibenahi adalah tata kelola pembayaran subsidi yang selama ini kerap terlambat, membebani arus kas, bahkan berpotensi mengganggu pelayanan publik," katanya.
Politikus Partai Golkar itu juga mengingatkan bahwa inti dari subsidi energi adalah menjaga daya beli masyarakat miskin dan memastikan akses energi yang terjangkau bagi kelompok rentan.
Karena itu, polemik antarkementerian tidak boleh menghambat realisasi subsidi.
Polemik bermula saat Purbaya menyampaikan bahwa harga asli LPG 3 kg mencapai Rp42.750 per tabung, dengan subsidi pemerintah sebesar Rp30.000, sehingga masyarakat hanya membayar Rp12.750.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI pada Selasa (30/9/2025).
Namun pernyataan itu dikritik Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyebut Purbaya salah membaca data.
"Mungkin Menkeu-nya belum dikasih masukan dengan baik atau timnya perlu menyempurnakan data," ujar Bahlil di Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Purbaya pun membalas dengan nada santai. Ia menyatakan ada kemungkinan perbedaan cara pandang dalam melihat data.
"Saya yakin pada akhirnya besarannya sama juga kok. Uangnya segitu-segitu saja. Kalau salah hitung bisa nambah duit, saya salah hitung terus biar uang nambah," ujarnya di Kudus, Jumat (3/10/2025).
Merespons polemik ini, Misbakhun menegaskan bahwa urusan penentuan harga dan distribusi subsidi merupakan ranah Kementerian ESDM dan Kementerian Sosial.
Ia menyarankan Purbaya fokus pada reformasi tata kelola subsidi dan pemutakhiran Data Terpadu Subsidi Energi Nasional (DTSEN).
"Yang diperlukan sekarang adalah perbaikan basis data penerima manfaat, integrasi sistem digital, dan sinergi antarkementerian, bukan perdebatan terbuka di ruang publik," kata Misbakhun.
Menurutnya, jika subsidi tidak tepat sasaran, maka masyarakat kelas bawah akan menjadi pihak yang paling dirugikan.
Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan utama subsidi energi.*
(km/a008)
BEIJING Dunia kecerdasan buatan diguncang oleh kemunculan DeepSeek, chatbot AI asal China yang berhasil menyaingi ChatGPT, Gemini, hingga C
Sains & Teknologi
JAKARTA Antusiasme tinggi ditunjukkan oleh ratusan perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap peluncuran Program Mag
Ekonomi
JAKARTA Jumlah rekening tabungan di Indonesia terus meningkat setiap tahun, namun tidak semuanya aktif digunakan secara rutin oleh nasabah.
Ekonomi
JAKARTA Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam melindungi lingkungan dari ancaman limbah berbahaya.adsense Kementer
Hukum dan Kriminal
INDRAMAYU Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menegaskan bahwa meski pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD) pada tahun anggara
Pemerintahan
MEDAN Di era kecerdasan buatan generatif, mengubah penampilan seseorang dalam sebuah foto kini tak memerlukan sesi pemotretan ulang. ads
Sains & Teknologi
JAKARTA Ratusan massa dari kelompok Free Palestine Network (FPN) menggelar aksi bela Palestina di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Minggu
Nasional
MEDAN Perayaan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) digelar secara meriah di Lapangan Merdeka, Medan, Mi
Nasional
JAKARTA Kasus paparan radioaktif Cesium137 yang ditemukan pada produk udang asal Indonesia berujung pada langkah tegas dari Badan Pengawas
Ekonomi
JAKARTA Seorang wanita asal Jakarta Selatan, Nur Fadilah (25), menjadi sorotan warganet setelah kisahnya viral karena mengira benjolan di l
Kesehatan
