Eks Kadis PUPR Sumut Topan Ginting Divonis 5,5 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Jalan
MEDAN Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis 5 tahun 6 bulan penjara kepada manta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Ketegangan fiskal muncul antara dua pejabat tinggi negara terkait dengan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa ia tetap akan memotong anggaran yang tidak terserap hingga akhir Oktober 2025.
Pernyataan ini disampaikan meskipun sebelumnya Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyarankan agar dana MBG yang tidak terserap tidak diambil, mengingat penyerapan yang mulai menunjukkan perbaikan.Baca Juga:
Pada Minggu (5/10/2025), Purbaya menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk menjaga disiplin fiskal dan efisiensi belanja negara.
Purbaya mengungkapkan bahwa ia menghargai perhatian Luhut terhadap penyerapan anggaran MBG yang dianggap membaik. Namun, sikap Purbaya tetap tegas.
"Kami tetap lihat sampai akhir Oktober. Kalau tidak terserap, kami potong," ujarnya saat ditemui usai menghadiri upacara HUT ke-80 TNI di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta.
Di sisi lain, Luhut Binsar Pandjaitan, yang juga menjabat sebagai Ketua DEN, berpendapat sebaliknya.
Ia mengungkapkan keyakinannya bahwa penyerapan anggaran MBG kini sudah memperlihatkan perbaikan yang signifikan.
Luhut bahkan mengingatkan agar Kementerian Keuangan tidak terburu-buru menarik dana yang belum terserap.
"Kami pastikan penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan nggak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap," jelas Luhut setelah bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, pada Jumat (3/10/2025).
Luhut menambahkan bahwa serapan anggaran yang optimal dari program MBG akan memiliki dampak positif langsung terhadap perekonomian, terutama dalam menggerakkan ekonomi di level masyarakat bawah.
"Kalau uang itu berputar di bawah, itu kan menggerakkan ekonomi. Ini juga membuka lapangan kerja," ungkap Luhut.
MEDAN Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis 5 tahun 6 bulan penjara kepada manta
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Ketua TP PKK Kota Medan Airin Rico Waas menegaskan komitmennya dalam menekan angka kematian akibat kanker payudara melalui penguat
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Bank Sumut, Rabu, 1 April 2026
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, meninjau fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD dr. Pirngadi Medan, Rabu, 1 April 2026.
KESEHATAN
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, menegaskan komitmennya untuk mengembalikan fungsi RSUD dr. Pirngadi Medan sebagai pusat
KESEHATAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) Medan Makmur dengan menyasar 10.000 penerima manfaat pada 2026. P
PEMERINTAHAN
KLUNGKUNG Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menyerahkan Sertifikat Pencatatan Kekayaan Intelektual (KI) secara sim
NASIONAL
ACEH UTARA Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Marzuki Ali Basyah, membuka latihan taktis Brimob bertajuk jungle warfare di wilayah pedalaman
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengusulkan Desa Adat Bawomataluo sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Desa tersebut dinilai mem
SENI DAN BUDAYA
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta pemerintah kabupaten dan kota di Aceh mempercepat penyediaan hunian tetap (huntap) b
PEMERINTAHAN