TP PKK Madina Kunjungi Desa Binaan, Perkuat Pemberdayaan Keluarga dan Usaha Masyarakat
MANDAILING NATAL Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Ny. Yupri Ast
PEMERINTAHAN
JAKARTA — Ketegangan fiskal muncul antara dua pejabat tinggi negara terkait dengan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa ia tetap akan memotong anggaran yang tidak terserap hingga akhir Oktober 2025.
Pernyataan ini disampaikan meskipun sebelumnya Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyarankan agar dana MBG yang tidak terserap tidak diambil, mengingat penyerapan yang mulai menunjukkan perbaikan.Baca Juga:
Pada Minggu (5/10/2025), Purbaya menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk menjaga disiplin fiskal dan efisiensi belanja negara.
Purbaya mengungkapkan bahwa ia menghargai perhatian Luhut terhadap penyerapan anggaran MBG yang dianggap membaik. Namun, sikap Purbaya tetap tegas.
"Kami tetap lihat sampai akhir Oktober. Kalau tidak terserap, kami potong," ujarnya saat ditemui usai menghadiri upacara HUT ke-80 TNI di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta.
Di sisi lain, Luhut Binsar Pandjaitan, yang juga menjabat sebagai Ketua DEN, berpendapat sebaliknya.
Ia mengungkapkan keyakinannya bahwa penyerapan anggaran MBG kini sudah memperlihatkan perbaikan yang signifikan.
Luhut bahkan mengingatkan agar Kementerian Keuangan tidak terburu-buru menarik dana yang belum terserap.
"Kami pastikan penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan nggak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap," jelas Luhut setelah bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, pada Jumat (3/10/2025).
Luhut menambahkan bahwa serapan anggaran yang optimal dari program MBG akan memiliki dampak positif langsung terhadap perekonomian, terutama dalam menggerakkan ekonomi di level masyarakat bawah.
"Kalau uang itu berputar di bawah, itu kan menggerakkan ekonomi. Ini juga membuka lapangan kerja," ungkap Luhut.
MANDAILING NATAL Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Ny. Yupri Ast
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi III DPR RI akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo untuk mengonfirmasi penanganan perkara terdakwa kasus korupsi vi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait keputusan K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menuntut investigasi cepat, transparan, dan komprehensif atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sebanyak 10.000 warga Kota Medan akan mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 200.000 per bulan melalui Program Keluarga Harapan (PK
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pakar digital dan forensik sekaligus tersangka pencemaran nama baik terkait isu ijazah Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi), Rismo
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) memastikan langkah banding atas vonis terhadap Fandi Ramadhan, terkait kasus narkob
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kediaman Wakil Ketua DPRD Jawa Barat sekaligus Ketua DPD PDIP Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Kepala UPTD Gunung Tua PUPR, Rasuli Efendi Sir
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan penanganan sampah menjadi fokus utama Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Pernyat
PEMERINTAHAN