JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, menyatakan dukungannya terhadap sikap tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang enggan membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia menilai proyek tersebut telah membebani keuangan negara secara signifikan dan mengorbankan sektor pembangunan lainnya.
"Menurut saya benar Purbaya. Karena apa? Ini masalahnya sangat memberatkan bangsa. Kita membangun itu (Whoosh), menghilangkan pembangunan untuk rakyat yang lain kan, hanya disedot untuk pembangunan ini," ujar Mahfud MD dalam pernyataannya melalui kanal YouTube pribadinya, Selasa (14/10/2025).Baca Juga:
Mahfud juga menyoroti kemungkinan adanya mark up dalam pembiayaan proyek. Ia mengungkapkan terdapat perbedaan mencolok antara perhitungan biaya operasional per kilometer yang dilakukan pihak Indonesia dan pihak Tiongkok.
Menurut perhitungan Indonesia, biaya pembangunan Whoosh per kilometer mencapai USD 52 juta, sementara perhitungan dari pihak Tiongkok hanya sekitar USD 17–18 juta.
"Ini siapa yang menaikkan? Kalau ini benar mark up, ya harus diusut. Itu pidana," tegas Mahfud, sambil mengutip pernyataan pengamat ekonomi Antony Budiawan.
Mahfud juga mengingatkan potensi risiko gagal bayar yang bisa berujung pada kompensasi geopolitik yang diminta Tiongkok.
Ia mencontohkan skema serupa pernah terjadi di Sri Lanka, yang akhirnya harus menyerahkan kendali atas pelabuhan strategis kepada China setelah gagal membayar utang.
"Kalau kita gagal bayar, bisa saja mereka minta pangkalan laut di Natuna yang sedang dalam suasana konflik. Kalau sampai ini terjadi, pemerintah melanggar konstitusi dan ideologi negara," tegas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Mahfud mengusulkan dua solusi strategis untuk keluar dari persoalan pelik ini:
- Mencari cara membayar utang tanpa membebani APBN.
- Mengusut dugaan mark up dalam proyek Whoosh.
"Kalau memang benar ada mark up seperti itu, aparat penegak hukum wajib turun tangan. Ini bukan hanya soal keuangan, tapi menyangkut kedaulatan dan kepercayaan rakyat," ujarnya.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membayar utang proyek Whoosh yang dikelola oleh badan usaha di bawah Danantara.
BAGANSIAPIAPI Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan warga binaan lanjut usia, Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi bekerja sama dengan Pus
Kesehatan
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kantor kecamatan dan puskesma
Pemerintahan
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Grati
Nasional
JAKARTA Operator stasiun pengisian bahan bakar minyak (BBM) swasta, Vivo Indonesia, mengumumkan seluruh stok bensin mereka telah habis. P
Peristiwa
MEDAN Kabar baik datang bagi para pencari kerja di Kota Medan. Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) me
Nasional
JAKARTA Kelompok ibu, anak muda, dan perempuan yang tergabung dalam Suara Ibu Indonesia mendesak pemerintah menghentikan program Makan B
Peristiwa
MEDAN Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui UPTD Khusus membuka penerimaan peg
Nasional
MEDAN Sosok politisi Hasyim, SE kembali mencuri perhatian publik setelah dinilai layak maju dalam kontestasi Pemilihan Wali Kota Medan m
Politik
PADANGSIDIMPUAN Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan kembali menggelar kegiatan penegakan Peraturan Daerah (Perda
Pemerintahan
JAKARTA Masalah skor kredit pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menjadi kendala bagi masyara
Ekonomi
