Ara menyatakan kesiapannya untuk membuat terobosan baru dalam program perumahan nasional yang lebih manusiawi dan terjangkau.
"Prinsip utamanya adalah rumah dan tempat tinggal jangan jauh dari kantor atau tempat kerja. Supaya mereka [rakyat] punya kualitas hidup yang lebih baik," ujar Ara.
Purbaya menekankan bahwa standar hunian saat ini perlu ditinjau ulang, mengingat kebutuhan ruang yang layak adalah bagian dari hak dasar warga negara.
"Saya pikir paling manusiawilah. Luas hunian 36 meter untuk rumah dan 45 meter untuk apartemen perlu kita revisi," tegas Menkeu.
Ia juga menyoroti pentingnya menciptakan sistem perumahan yang tidak sekadar murah, tapi juga layak huni dan mendukung produktivitas masyarakat.
Saat ini, program perumahan subsidi menjangkau beragam profesi, mulai dari guru, dosen, perawat, hingga pegawai restoran.*
(km/a008)
TAPANULI SELATAN Suasana di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tapanuli Selatan memanas pada Selasa (14/10/2025) saat puluhan war
Politik
TANJUNGBALAI Rahmadi mengaku mendapat tekanan dari Kompol Dedi Kurniawan saat membuat video klarifikasi di Polda Sumatera Utara. adsens
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Aceh untuk Palestina menggelar aksi solidaritas di Halaman Masjid Raya
Peristiwa
JAKARTA UTARA Komandan Kodim 0502/Jakarta Utara, Kolonel Inf H. Dony Gredinand, S.H., M.Tr.(Han)., M.I.Pol., mengunjungi Akademi Indones
Pendidikan
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali membuka peluang besar bagi generasi muda Indonesia melalui Program Magang Nasiona
Pemerintahan
JAKARTA Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengungkapkan ba
Ekonomi
JAKARTA Komisi III DPR RI tengah menggodok Revisi UndangUndang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dengan fokus pada pem
Politik
JAKARTA Komitmen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam memberikan pelayanan unggul kembali menuai pengakuan nasional. adsensePad
Ekonomi
JAKARTA Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai rencana pemerintah melakukan pemutihan atau penghapusan tunggakan iuran BPJS Keseh
Nasional
JAKARTA Pemerintah Indonesia kembali menerima suntikan investasi besar dari industri otomotif global. adsenseProdusen mobil asal Tiongk
Ekonomi
