JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang saat ini berada di angka 11 persen.
Purbaya menjelaskan, keputusan terkait penurunan PPN akan didasarkan pada evaluasi kondisi ekonomi nasional serta realisasi penerimaan negara hingga akhir tahun.
"Kita baru naik ya dari 10 persen ke 11 persen, jadi gini kita akan lihat seperti apa akhir tahun ekonomi seperti apa, uang yang saya dapati seperti apa sampai akhir tahun," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (14/10/2025).Baca Juga:
Ia menambahkan bahwa penurunan PPN berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat, namun langkah ini akan dipertimbangkan secara cermat."Saya sekarang belum terlalu clear, nanti akan kita lihat, bisa nggak kita turunkan PPN. Itu untuk mendorong daya beli masyarakat ke depan tetapi kita pelajari hati-hati," jelasnya.
Sebagai informasi, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif PPN naik menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 untuk seluruh Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang tergolong barang mewah.Namun, bagi BKP dan JKP yang tidak tergolong barang mewah, nilai PPN sebenarnya tidak naik secara signifikan, karena Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dikenakan adalah 11/12 dari harga jual. Dengan demikian, masyarakat tetap merasakan beban yang setara dengan tarif PPN 11 persen sebelumnya.
Langkah pengkajian ini menunjukkan pemerintah terus memantau keseimbangan antara penerimaan negara dan daya beli masyarakat, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi nasional.*
(vo/mt)
SAMOSIR Perayaan Hari Ulos akan kembali digelar pada Jumat, 17 Oktober 2025 di Desa Sait Ni Huta, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosi
Seni dan Budaya
TANGERANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan keyakinannya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 6 p
Ekonomi
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi yang ia gambarkan sebagai penyaki
Hukum dan Kriminal
PEMATANGSIANTAR Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kahiyang Ayu, mela
Pemerintahan
DAIRI Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu, mendesak agar aktivitas perambahan hutan atau deforestasi di wilayah Desa Parbuluan V
Nasional
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan kritik tajam terhadap sebagian politisi di tanah air yang dinilainya e
Ekonomi
BADUNG Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung resmi menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) kasus pembunuhan berencana yang
Hukum dan Kriminal
MEDAN Seorang warga Kecamatan Medan Timur, Mawardi (61), resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Timur
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni kembali menjadi sorotan publik setelah beberapa waktu tak terdengar kabarnya pascake
Politik
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan bahwa cuaca panas ekstrem yang melanda sebagian besar wilaya
Peristiwa
