Kemendagri: Mayoritas Warga Datang ke TPS Karena Politik Uang, Bukan Kesadaran Politik!
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap masih maraknya praktik politik uang dalam pen
Nasional
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak seluruh kepala daerah di Pulau Sumatera untuk memperkuat konektivitas ekonomi melalui pembangunan berbasis data yang akurat dan terintegrasi.
Hal ini disampaikannya saat membuka Konsultasi Regional (Konreg) PDRB ISE 2025 se-Sumatera di Hotel Santika, Medan, Jumat (17/10/2025).
Konreg yang mengusung tema "Integrasi Statistik Sosial Ekonomi untuk Perencanaan Pembangunan yang Responsif dan Tepat Sasaran" tersebut turut dihadiri Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, serta sejumlah kepala daerah, pimpinan instansi vertikal, dan OPD dari berbagai provinsi se-Sumatera.Baca Juga:
Dalam sambutannya, Gubernur Bobby menekankan pentingnya kebijakan yang berbasis pada data yang valid dan terstruktur agar pembangunan dapat menyasar kebutuhan masyarakat secara nyata.
"Data yang akurat adalah fondasi pembangunan. Kita tidak bisa lagi menyusun program kerja hanya berdasarkan asumsi atau rutinitas. Dengan kolaborasi yang kuat dan keterpaduan data, konektivitas ekonomi antarwilayah bisa berjalan maksimal," tegas Bobby.
Pada kesempatan tersebut, Bobby Nasution bersama Wakil Kepala BPS RI secara resmi meluncurkan Portal Anjungan Satu Data (PASADA), platform digital yang dirancang untuk memperkuat tata kelola data pembangunan di Sumut.
"PASADA hadir untuk menghindari tumpang tindih data sektoral, sekaligus memenuhi kebutuhan informasi publik secara cepat dan efisien. Ini bagian dari upaya Pemprov Sumut mendukung konektivitas ekonomi berbasis data di seluruh wilayah Sumatera," tambahnya.
Bobby menambahkan bahwa selain integrasi data, konektivitas infrastruktur dan logistik antarprovinsi menjadi kunci dalam meningkatkan kontribusi ekonomi Pulau Sumatera yang saat ini menyumbang 22% terhadap PDB nasional.
"Dengan kekayaan sumber daya seperti kelapa sawit, mineral, dan tambang, Sumatera punya potensi besar. Kuncinya adalah kolaborasi dan konektivitas," ujar Bobby.
Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menegaskan bahwa pembangunan tanpa data ibarat "berlayar tanpa kompas".
Data berkualitas, menurutnya, adalah syarat mutlak agar setiap kebijakan publik berdampak dan efisien.
"Tanpa data, arah pembangunan tidak jelas, biaya bisa membengkak, dan hasilnya tidak maksimal. Setiap rupiah yang dibelanjakan negara harus bisa memberikan manfaat riil bagi masyarakat," jelas Sonny.
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap masih maraknya praktik politik uang dalam pen
Nasional
JAKARTA Mantan pelatih timnas Belanda, Louis van Gaal, tengah santer dikaitkan dengan kursi pelatih Timnas Indonesia. adsenseRumor ini
Olahraga
JAKARTA Mayoritas masyarakat Indonesia menyatakan puas terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Pres
Nasional
MALANG Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti menegaskan bahwa mulai tahun 2027, bahasa Inggris akan menj
Pendidikan
PADANGSIDIMPUAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan peda
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Kekecewaan mendalam dirasakan warga Kelurahan Wek III, khususnya para ibuibu di Gang Muhajirin, Kecamatan Padangsidimpu
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menegaskan komitmennya untuk terus menjalin kolaborasi dengan berbagai organisasi keagama
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membantah tegas tudingan pakar telematika Roy Suryo yang menyebut adanya aturan selundupan dala
Hukum dan Kriminal
MEDAN Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, menyampaikan permintaan maaf secara terbuk
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2025 yang mengatur insentif fiskal berupa Pajak Per
Ekonomi