BGN Tegaskan Motor Listrik MBG Masuk Perencanaan, Kemenkeu Akui Pernah Menolak
JAKARTA Polemik pengadaan sepeda motor listrik untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memunculkan perbedaan pern
NASIONAL
JAKARTA – Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2025 yang mengatur insentif fiskal berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung pemulihan industri penerbangan nasional yang masih bergulat dengan tekanan operasional pascapandemi.
PMK ini ditandatangani oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 15 Oktober 2025 dan berlaku untuk pembelian tiket antara 22 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026, dengan jadwal penerbangan yang dilakukan pada 22 Desember 2025 sampai 10 Januari 2026.Baca Juga:
"Insentif ini adalah bentuk komitmen pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap mempertimbangkan stabilitas fiskal dan daya beli masyarakat," ujar Menkeu Purbaya dalam keterangan tertulisnya.
Dalam kebijakan ini, PPN atas tarif tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar 11% akan dibagi antara pemerintah dan penumpang.
Sebesar 6% PPN ditanggung oleh pemerintah, sementara 5% sisanya dibayarkan oleh penumpang.
Sebagai contoh, untuk tiket seharga Rp1,35 juta, pemerintah akan menanggung PPN sebesar Rp72.000, sedangkan penumpang hanya membayar Rp60.000.
PPN DTP hanya berlaku untuk penerbangan domestik kelas ekonomi yang dijalankan oleh maskapai niaga berjadwal.
Maskapai penerbangan wajib menerbitkan faktur pajak elektronik atau dokumen setara seperti tiket, dan melaporkan daftar transaksi secara berkala kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Pemerintah juga menetapkan bahwa pelaporan transaksi yang mendapat fasilitas ini harus dilakukan paling lambat 30 April 2026.
DJP akan melakukan pengawasan secara elektronik untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas kebijakan ini.
Menurut Kementerian Keuangan, pemberian insentif ini diharapkan mampu mendorong peningkatan mobilitas masyarakat, sekaligus memberi stimulus terhadap sektor transportasi, pariwisata, dan perdagangan antarwilayah.
JAKARTA Polemik pengadaan sepeda motor listrik untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memunculkan perbedaan pern
NASIONAL
DEPOK Dunia akademik kembali diguncang oleh dugaan kasus pelecehan yang melibatkan sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indones
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Seorang anggota Bintara Samapta Polda Kepulauan Riau (Kepri) berinisial Bripda NS meninggal dunia setelah diduga mengalami pengani
PERISTIWA
KOTAPINANG Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang mengunjungi SD Negeri 26 Nagodang, Kecamatan Kotapinang, Selasa, 14 April
PENDIDIKAN
KISARAN Pemerintah Kabupaten Asahan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan sistem pengaduan masyarakat yang l
PEMERINTAHAN
TAPANULI TENGAH Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meluapkan kemarahan kepada Camat Tukka, Yan Munzir Hutagalung, saat meninjau proy
PEMERINTAHAN
TAPANULI TENGAH Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kinerja pemerintah daerah y
PEMERINTAHAN
BINJAI Fraksi Gerindra DPRD Kota Binjai menyoroti kebijakan penertiban bangunan oleh Pemerintah Kota Binjai yang dinilai tidak konsisten
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong penguatan sirkulasi ekonomi lokal melalui keterlibatan pedagang pasar tradision
PEMERINTAHAN
TAPANULI TENGAH Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution merespons keluhan warga terkait bantuan pascabencana saat melakukan kunjungan ker
PEMERINTAHAN