JAKARTA– Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menegaskan bahwa pajakkebijakan pungutan pajak terhadap pedagang online atau merchant di platform e-commerce masih belum diberlakukan.
Penundaan ini sesuai arahan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang memutuskan agar kebijakan tersebut diterapkan setelah pertumbuhan ekonomi nasional mencapai angka 6 persen.
Baca Juga:"Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang kami susun, penunjukan platform atau marketplace untuk memungut pajak dari merchant-merchant di platform itu ditunda.
Sesuai arahan Pak Menteri, sampai pertumbuhan ekonomi optimis di angka 6 persen," ujar Bimo dalam Media Briefing Ditjen Pajak, Senin (20/10).
Bimo menambahkan, meskipun pajakkebijakan pungutan pajak untuk e-commerce ditunda, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tetap wajib membayar pajak apabila penghasilannya telah melewati ambang batas yang ditentukan.
"Setiap pelaku usaha dengan kemampuan ekonomi tertentu, misalnya UMKM dengan penghasilan Rp500 juta, wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atas aktivitas ekonomi yang kena pajak," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengonfirmasi penundaan penerapan pajak perdagangan online tersebut.
Dalam sebuah kesempatan di Jakarta Convention Center pada 9 Oktober 2025, Purbaya menegaskan bahwa kebijakan ini baru akan diberlakukan ketika ekonomi Indonesia sudah pulih sepenuhnya.
"Mungkin kita sudah dalam tahap pemulihan, tapi belum recover fully. Kita lihat, jika ekonomi tumbuh 6 persen atau lebih, baru saya pertimbangkan penerapan pajak e-commerce. Saya menterinya," ucap Purbaya tegas.
Ketentuan mengenai skema baru pungutan pajak e-commerce diatur dalam PMK Nomor 37 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 11 Juni 2025 dan mulai berlaku sejak 14 Juli 2025.
Dalam Pasal 8 ayat (1) PMK tersebut dijelaskan bahwa pelaku usaha akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari total omzet bruto tahunan.
Pajak ini bersifat terpisah dari kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
(vo/M/006)
Baca Juga:
JAKARTA Program ambisius pemerintah untuk menyediakan 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Dalam ac
NASIONAL
JAKARTA Komisi III DPR RI memutuskan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) dalam rangka mengawal penanganan kasus penyiraman air keras t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Adinda Tenriangke Muchtar, mengkritik pernyataan
NASIONAL
JAKARTA Penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI, pada Rabu (18/3/2026), mengungkapkan bahwa empat anggota TNI telah ditahan terkait dengan kasus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia saat ini dihadapkan pada di
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) kini resmi terlibat dalam pengawasan Program Makan Bergizi (MBG) yang diluncurkan Badan Gizi Nasional
HUKUM DAN KRIMINAL
WASHINGTON D.C. Direktur Pusat Penanggulangan Terorisme Nasional AS (NCTC), Joe Kent, resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai be
INTERNASIONAL
JAKARTA Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengungkapkan, dua dari empat anggota Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI yang ditangkap didu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Konsulat Jenderal India di Medan menggelar buka puasa bersama sekaligus interaksi media pada 17 Maret 2026, yang menjadi momentum
NASIONAL
