Purbaya Bantah Isu Dana BoP ke Israel, Tegaskan Indonesia Tak Pernah Punya Komitmen Iuran
JAKARTA Purbaya Yudhi Sadewa membantah keras isu yang menyebut Indonesia ikut menyalurkan dana dalam skema Board of Peace (BoP) hingga m
EKONOMI
MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi di tengah penyesuaian kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat pada tahun 2026 mendatang.
Penyesuaian TKD tersebut diperkirakan akan memangkas total belanja Pemda di Sumut hingga Rp9 triliun, sebuah koreksi fiskal signifikan yang berpotensi memengaruhi kinerja ekonomi daerah.
Namun, Bobby menyebut bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah strategis guna mengisi celah fiskal tersebut, yakni melalui pemaksimalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Program Perumahan (KPP).Baca Juga:
"Otomatis pertumbuhan ekonomi kita akan terkoreksi tahun depan. Maka harus ada yang menutup celah ini. Salah satunya melalui KUR dan KPP. Pemerintah daerah akan terus mengawasi dan mendorong pemanfaatan KUR agar optimal," ujar Bobby Nasution, Selasa (21/10/2025), usai menghadiri Akad Massal 800.000 KUR dan KPP secara virtual dari Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut.
Bobby memaparkan bahwa penyaluran KUR di Sumut saat ini menempati posisi kelima nasional dengan total realisasi mencapai Rp11 triliun, di bawah Sulawesi Selatan.
Ia menilai angka tersebut belum mencerminkan potensi riil Sumatera Utara, yang memiliki populasi besar dan basis pelaku UMKM yang luas.
"Masih ada daerah yang bahkan belum melakukan pendataan UMKM secara benar. Ini tentu menjadi hambatan. Kami mohon kerja sama semua pihak agar ekonomi rakyat kita benar-benar tumbuh," tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Pemprov Sumut menghadirkan 1.000 debitur yang secara simbolis melakukan akad KUR dan KPP. Bobby berharap angka ini akan terus meningkat tiap tahun.
Gubernur menyebut bahwa KUR dan KPP kini menjadi instrumen andalan dalam mendongkrak ekonomi masyarakat.
Selain untuk UMKM, KUR kini bisa dimanfaatkan oleh Tenaga Migran Indonesia (TMI) agar tidak terjerat praktik ilegal atau pinjaman online (pinjol).
Sementara KPP diarahkan untuk kontraktor lokal, pengembang (developer), dan penyedia bahan bangunan, dalam rangka menyukseskan Program Tiga Juta Rumah yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
"Anak-anak muda kita lebih baik diarahkan memanfaatkan KUR ketimbang menjadi TKI ilegal. Begitu juga kontraktor lokal harus kita dorong memanfaatkan KPP agar bisa turut membangun," kata Bobby.
JAKARTA Purbaya Yudhi Sadewa membantah keras isu yang menyebut Indonesia ikut menyalurkan dana dalam skema Board of Peace (BoP) hingga m
EKONOMI
JAKARTA Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang aktif menjalin diplomasi ke berbagai negara me
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah mulai mendorong pemanfaatan produk makanan siap saji atau Ready to Eat (RTE) buatan pelaku usaha mikro, kecil, dan me
EKONOMI
JAKARTA Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat dengan menemui sejumlah investor global dalam rangka meyakinka
EKONOMI
MEDAN Badan Pengurus Cabang (BPC) Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Medan melantik kepengurusan baru Komisariat FMIPA Universit
PENDIDIKAN
JAKARTA Rupiah ditutup menguat terhadap dolar Amerika Serikat pada akhir perdagangan Selasa (21/4/2026). Mata uang Garuda naik 25 poin a
EKONOMI
JAKARTA Tim kuasa hukum TifaRoy&039s Advocates (Troya) mengungkap bahwa Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta disebut belum menerima
NASIONAL
JAKARTA Meutya Hafid menegaskan bahwa kejahatan di ruang digital harus dipandang setara dengan kekerasan fisik di dunia nyata. Ia menila
NASIONAL
JAKARTA IHSG ditutup di zona merah pada akhir perdagangan, Selasa (21/4/2026). Indeks melemah 34,73 poin atau 0,46 persen ke level 7.559
EKONOMI
JAKARTA Purbaya Yudhi Sadewa resmi melantik lima pejabat eselon II baru di lingkungan Kementerian Keuangan, Selasa (21/4/2026). Pelantik
NASIONAL