JAKARTA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan bagi seluruh peserta tidak akan mengalami kenaikan pada tahun 2026.
Keputusan ini diambil menyusul kondisi ekonomi nasional yang masih dalam tahap pemulihan.
"Ini kan ekonomi baru mau pulih, belum lari. Kita jangan utak-atik dulu sampai ekonominya pulih," ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).Baca Juga:
Purbaya menambahkan, kenaikan iuran JKN baru akan dipertimbangkan apabila pertumbuhan ekonomi nasional mampu menembus angka lebih dari 6 persen. Saat ini, menurutnya, perekonomian masih berada pada level sekitar 5 persen.
Selain itu, Menteri Keuangan juga menekankan perlunya memperhatikan daya beli masyarakat, terutama peserta kelas bawah. "Dan mereka sudah mulai dapat kerja lebih mudah.
Baru kita pikir menaikkan beban masyarakat. Jadi kalau sekarang belum (dinaikkan iuran)," tegasnya.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyebut pihaknya masih membahas opsi peningkatan anggaran. Namun, ia menekankan bahwa langkah tersebut tidak selalu harus berupa kenaikan iuran.
"Yang sustainabilitasnya kita bahas, tapi kan tidak harus naik iuran, harus segala macam itu," ujarnya.
Keputusan ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan program JKN dan kemampuan ekonomi masyarakat, khususnya di tengah pemulihan ekonomi nasional yang belum sepenuhnya stabil.*
(cn/M/006)
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) menggelar Silahturahmi Nasional dan Rapat Pra Kongres bertajuk IKWI Bangkit Bersatu d
Politik
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung berhasil melelang 10 un
Hukum dan Kriminal
Jakarta Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri mengakui mengalami kendala dalam menangkap Fredy Pratama, ge
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk Satu Tahun Pemerintahan Evaluasi dan Catatan Publik mengungkap temuan menarik
Politik
JAKARTA Hakim Agam Syarif mengungkapkan alasannya menerima suap senilai Rp 6,2 miliar dalam kasus vonis lepas perkara korupsi crude palm
Hukum dan Kriminal
BANDUNG Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan jumlah kas daerah Jabar saat ini sebesar Rp 2,6 triliun, bukan Rp 4,1 triliun
Pemerintahan
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut 20242025 sekaligus Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumut, Muly
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wacana pelaporan terhadap akun media sosial pembuat meme Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memicu pe
Pemerintahan
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau
Ekonomi
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengumumkan program wajib belajar 13 tahun akan mulai dilak
Pendidikan
