Cabjari Labuhan Deli Bantah Penetapan Tersangka Dana BOS MAS Farhan 'Salah Sasaran'
DELI SERDANG Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Deli Serdang di Labuhan Deli membantah pemberitaan media daring yang menyebut penetapan d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum bisa memastikan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tahun anggaran 2026.
Purbaya mengaku perlu berhati-hati dalam menyampaikan informasi dan akan membahasnya lebih dulu bersama jajaran di Kementerian Keuangan.
"Saya belum tahu. Nanti saya diskusikan sama teman-teman di kantor," ujar Purbaya saat ditemui di kantornya, Senin (27/10/2025).Baca Juga:
Dalam perbincangan santai, Purbaya sempat berkelakar terkait kewaspadaannya dalam berbicara di publik.
Menurutnya, saat ini ia dituntut lebih hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
"Katanya ngomongnya harus begitu sekarang, nggak boleh ceplos-ceplos. Nanti saya dimarahin. Nanti saya investigasi lagi," ujarnya sambil tersenyum.
Secara teknis, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kemenkeu, Tri Budhianto, menegaskan belum ada alokasi dana khusus untuk kenaikan gaji ASN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
"Kalau kita bicara 2026, di nota keuangan belum kelihatan kenaikan gaji di 2026 ini," kata Tri Budhianto saat ditemui di Bogor, Jawa Barat.
Tri menambahkan, Kementerian Keuangan juga belum menerima arahan kebijakan resmi dari Presiden terkait penggajian tambahan untuk ASN tahun depan.
Jika kenaikan gaji menjadi agenda prioritas pemerintah, menurutnya, besaran dana akan tercantum langsung dalam APBN.
"Pak Menteri Keuangan sudah sampaikan, saat ini kita belum mendapat kebijakannya, apakah akan dinaikkan pada 2026. Jadi kita tunggu kebijakan pemerintah terkait kenaikan gaji," jelas Tri Budhianto.
Dengan belum adanya kepastian ini, ASN dan PNS masih harus menunggu arahan resmi dari pemerintah mengenai kemungkinan penyesuaian penghasilan pada tahun depan.*
DELI SERDANG Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Deli Serdang di Labuhan Deli membantah pemberitaan media daring yang menyebut penetapan d
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Padangsidimpuan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke18 dengan menyal
POLITIK
PALAS Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padang Lawas, Soemarlin Halomoan Ritonga, resmi dicopot dari jabatannya beberapa hari lalu. Penco
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPTENG Warga di Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, kembali menghadapi ancaman banjir sa
PEMERINTAHAN
BINJAI Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (Depicab) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Kota Binjai periode 20262027 resm
POLITIK
TEPI BARAT Pemerintah Israel barubaru ini menyetujui proses pendaftaran lahan di Tepi Barat sebagai properti negara. Kementerian Luar
INTERNASIONAL
ACEH UTARA Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil atau yang akrab disapa Ayahwa, mengungkap fakta mengejutkan terkait dampak banjir besar yan
PERISTIWA
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah kabar yang menyebut adanya temuan uang tunai Rp920 miliar saat penggeledahan rumah pejabat
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Polda Aceh menyerahkan ratusan paket daging meugang kepada masyarakat dan awak media, Senin (16/2/2026), sebagai bagian dari
PEMERINTAHAN
JAKARTA Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai, PDI Perjuangan (PDIP) memiliki alasan strategis yang sangat kuat untuk kembali
POLITIK