Data Dukcapil Bongkar Fakta Unik: 190 Orang Bernama Uzumaki, Cancer Jadi Zodiak Terbanyak
JAKARTA Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengungkap sejumlah fakta unik dari da
NASIONAL
TEPI BARAT – Pemerintah Israel baru-baru ini menyetujui proses pendaftaran lahan di Tepi Barat sebagai "properti negara".
Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan langkah ini bertujuan untuk "klarifikasi hak secara transparan dan menyeluruh guna menyelesaikan sengketa hukum" setelah terjadinya pendaftaran lahan ilegal di wilayah yang dikendalikan Otoritas Palestina.
Namun, langkah ini mendapat kecaman keras dari negara-negara Arab. Mesir, Qatar, dan Yordania menilai tindakan Israel ilegal menurut hukum internasional.Baca Juga:
Otoritas Palestina di Ramallah menyerukan intervensi dunia untuk mencegah "awal de facto proses aneksasi yang merusak fondasi negara Palestina."
Pemerintah Mesir menyebut kebijakan Israel sebagai "eskalasi berbahaya yang bertujuan mengokohkan kontrol Israel atas wilayah Palestina yang diduduki."
Sementara Kementerian Luar Negeri Qatar menilai keputusan itu akan "mengurangi hak-hak rakyat Palestina."
Menurut Jonathan Mizrachi, co-direktur LSM Israel anti-settlement Peace Now, kebijakan baru ini merupakan "mega pengambilalihan lahan."
Mizrachi menekankan bahwa proses pendaftaran akan memperkuat agenda sayap kanan Israel, khususnya di Area C, yang mencakup sekitar 60 persen wilayah Tepi Barat dan berada di bawah kendali Israel.
"Banyak lahan yang dianggap milik Palestina, akan ditemukan ternyata bukan milik mereka di bawah proses pendaftaran baru ini," kata Mizrachi kepada AFP, menambahkan bahwa kebijakan ini akan menambah sumber daya untuk mengelola pendaftaran lahan.
Langkah Israel juga memungkinkan warga Yahudi membeli lahan secara langsung di Tepi Barat dan mengelola situs-situs keagamaan tertentu, yang sebelumnya berada di bawah kontrol Otoritas Palestina.
Sejak pendudukan Tepi Barat pada 1967, lebih dari 500.000 warga Israel tinggal di pemukiman ilegal, sementara sekitar tiga juta warga Palestina tetap tinggal di wilayah yang diduduki.
Di tengah inisiatif baru ini, serangan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina meningkat.
JAKARTA Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengungkap sejumlah fakta unik dari da
NASIONAL
KARO Aktivitas vulkanik Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, kembali mengalami peningkatan. Meski status gunung api terseb
PERISTIWA
MEDAN Kepolisian masih menyelidiki penyebab meninggalnya seorang perempuan berinisial L (35), mantan istri anggota Polri berinisial Brig
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengapresiasi komitmen Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kh
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap menjalankan arahan Menteri Dalam Negeri
PEMERINTAHAN
MEDAN Sebuah video yang memperlihatkan kondisi bangunan Sekolah Dasar (SD) Negeri di Dusun Padang Nabidang, Desa Pematang, Kabupaten Lab
PENDIDIKAN
MAKASSAR Wakil Presiden ke10 dan ke12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengingatkan para kepala daerah agar tidak hanya bergantun
NASIONAL
BINJAI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kota Binjai menyalurkan bantuan berupa donasi uang tunai d
NASIONAL
MEDAN Mantan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Hendra Parwana Batubara, dituntut h
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TAMIANG Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR Sumatera) akan mengawal usulan perc
NASIONAL