Kejar Target Agustus, 35.000 Kopdes Merah Putih Dikebut Pemerintah agar Segera Beroperasi
JAKARTA Pemerintah pusat terus menggencarkan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) pada Agustus 2026 agar bisa beroperas
EKONOMI
TEPI BARAT – Pemerintah Israel baru-baru ini menyetujui proses pendaftaran lahan di Tepi Barat sebagai "properti negara".
Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan langkah ini bertujuan untuk "klarifikasi hak secara transparan dan menyeluruh guna menyelesaikan sengketa hukum" setelah terjadinya pendaftaran lahan ilegal di wilayah yang dikendalikan Otoritas Palestina.
Namun, langkah ini mendapat kecaman keras dari negara-negara Arab. Mesir, Qatar, dan Yordania menilai tindakan Israel ilegal menurut hukum internasional.Baca Juga:
Otoritas Palestina di Ramallah menyerukan intervensi dunia untuk mencegah "awal de facto proses aneksasi yang merusak fondasi negara Palestina."
Pemerintah Mesir menyebut kebijakan Israel sebagai "eskalasi berbahaya yang bertujuan mengokohkan kontrol Israel atas wilayah Palestina yang diduduki."
Sementara Kementerian Luar Negeri Qatar menilai keputusan itu akan "mengurangi hak-hak rakyat Palestina."
Menurut Jonathan Mizrachi, co-direktur LSM Israel anti-settlement Peace Now, kebijakan baru ini merupakan "mega pengambilalihan lahan."
Mizrachi menekankan bahwa proses pendaftaran akan memperkuat agenda sayap kanan Israel, khususnya di Area C, yang mencakup sekitar 60 persen wilayah Tepi Barat dan berada di bawah kendali Israel.
"Banyak lahan yang dianggap milik Palestina, akan ditemukan ternyata bukan milik mereka di bawah proses pendaftaran baru ini," kata Mizrachi kepada AFP, menambahkan bahwa kebijakan ini akan menambah sumber daya untuk mengelola pendaftaran lahan.
Langkah Israel juga memungkinkan warga Yahudi membeli lahan secara langsung di Tepi Barat dan mengelola situs-situs keagamaan tertentu, yang sebelumnya berada di bawah kontrol Otoritas Palestina.
Sejak pendudukan Tepi Barat pada 1967, lebih dari 500.000 warga Israel tinggal di pemukiman ilegal, sementara sekitar tiga juta warga Palestina tetap tinggal di wilayah yang diduduki.
Di tengah inisiatif baru ini, serangan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina meningkat.
JAKARTA Pemerintah pusat terus menggencarkan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) pada Agustus 2026 agar bisa beroperas
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding atas vonis dua tahun bui terhadap Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dan Kep
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim berharap majelis hakim Pengadil
NASIONAL
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 mencapai 5,29 persen secara tahunan (y
EKONOMI
TAPANULI TENGAH Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamen Dikdasmen) RI Prof. Atip bersama Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan
PENDIDIKAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menegaskan komitmennya dalam membuka peluang investasi guna mendorong pertumbuhan ek
EKONOMI
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, meresmikan pemugaran makam dr. Djasamen Saragih, putra pertama asal Simalungu
PEMERINTAHAN
MEDAN Panitia Seleksi (Pansel) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumatera Utara resmi mengumumkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)
PEMERINTAHAN
MEDAN Panitia Seleksi (Pansel) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumatera Utara resmi mengumumkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan komitmennya memberantas praktik korupsi di lingkungan Kementeri
NASIONAL