Pedagang Pasar Petisah Tolak Operasi Pasar, Gubernur Bobby: Makanya Distributor Jangan Bandal Kali!

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, angkat bicara terkait penolakan sejumlah pedagang di Pasar Petisah terhadap operasi pasar yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumut.

Operasi pasar ini melibatkan distribusi cabai merah dari Pulau Jawa, dengan tujuan menekan inflasi di provinsi tersebut.

Bobby menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil sebagai bentuk intervensi untuk menstabilkan harga cabai di pasar, yang sempat mengalami lonjakan harga yang signifikan.

Baca Juga:

• Sumut Targetkan 20.000 Rumah MBR Tahun 2025, Gubernur Bobby: Pemerintah Daerah Harus Terlibat Aktif

Menurutnya, pemerintah telah berusaha untuk meminta kepada distributor agar harga cabai bisa diturunkan, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

Akhirnya, pemprov melalui BUMD melakukan distribusi langsung ke pasar.

"Kemarin kita sampaikan, ini awalnya kita minta pada distributor, makanya distributor jangan bandal kali. Kita intinya untuk mengintervensi harga," ujar Bobby dalam konferensi pers di Medan, Selasa (28/10/2025).

Pemerintah, kata Bobby, menargetkan harga cabai bisa dijual di pasar dengan harga Rp 35.000 per kilogram.

Hal ini dilakukan untuk menekan inflasi, yang sempat meningkat akibat melonjaknya harga cabai.

Bobby menegaskan, kebijakan ini diambil bukan hanya untuk kepentingan segelintir pedagang, tetapi untuk kepentingan seluruh masyarakat Sumatera Utara.

"Yang beli masyarakat bukan hanya segelintir orang. Tapi keseluruhan masyarakat Sumut," tambahnya.

Sementara itu, kebijakan intervensi harga yang diambil oleh pemerintah mendapat sorotan dari sejumlah pedagang di Pasar Petisah.

Mereka mengeluhkan bahwa harga cabai yang ditetapkan pemerintah melalui operasi pasar jauh di bawah harga pasar yang berlaku.

Bahkan, beberapa pedagang mengungkapkan bahwa stok cabai yang mereka miliki sudah dalam kondisi rusak, sehingga mereka merasa dirugikan dengan harga jual yang rendah.

"Kalau dijual segitu, kami pedagang kecil mau makan apa? Modal saja tak kembali. Ini sama saja mematikan usaha kami," keluh salah seorang pedagang di Pasar Petisah, Senin (26/10/2025).

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Energi Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Sumut, Fitra Kurnia, menjelaskan bahwa keluhan pedagang disebabkan oleh mereka yang sebelumnya telah membeli cabai dengan harga yang lebih tinggi daripada Harga Acuan Penjualan (HAP) yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Fitra mengungkapkan bahwa keluhan tersebut terjadi karena harga cabai yang dijual oleh pedagang adalah cabai gunung (lokal), yang memiliki pasar tersendiri.

Namun, meski ada penolakan, operasi pasar ini tetap dilakukan untuk menekan angka inflasi, yang sebagian besar dipengaruhi oleh kenaikan harga cabai.

"Meski begitu, kegiatan operasi pasar ini akan selalu dievaluasi melihat kondisi harga cabai di Sumatera Utara," ujar Fitra.

Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi, Bobby Nasution juga melaporkan bahwa dengan penurunan harga cabai, inflasi di Sumatera Utara sudah mengalami penurunan dan tidak lagi berada di peringkat pertama.

Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa kebijakan intervensi harga cabai dapat membantu mengendalikan inflasi yang cukup tinggi sebelumnya.

"Alhamdulillah, Pak Wagub di Rakor Inflasi kemarin, karena harga cabai sudah turun, tidak di peringkat pertama lagi," tambah Bobby.

Ke depan, pemerintah Provinsi Sumut berencana untuk meningkatkan peran BUMD sebagai lembaga penyangga produk hortikultura, termasuk cabai.

Hal ini dilakukan untuk memastikan stabilitas pasokan dan harga komoditas penting seperti cabai dapat terjaga, serta mendukung keberlanjutan usaha para pedagang lokal.

"Untuk langkah ke depan tentunya akan dilakukan langkah penanganan yang lebih baik melalui peningkatan peran BUMD sebagai Lembaga Penyangga Produk Hortikultura," jelas Fitra.

Meskipun kebijakan ini memicu pro dan kontra, pemerintah Sumut tetap berkomitmen untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, termasuk memitigasi dampak inflasi yang dirasakan oleh masyarakat dengan harga-harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi.*

(tm/a008)

Sumut Targetkan 20.000 Rumah MBR Tahun 2025, Gubernur Bobby: Pemerintah Daerah Harus Terlibat Aktif

Usut ASN Terlibat Judol, Satpol PP Sumut Bersinergi dengan PPATK

"People on Purpose": Bank DBS dan Lion Club Terus Berikan Kepedulian kepada Anak-anak di Panti Sosial Medan

Sumut Akan Serahkan 10 Unit Solar Dryer Dome untuk Stabilkan Harga Cabai Petani

MBG Jadi Pemicu Harga Pangan Melonjak, Ini Kata Zulhas

Dialog Kadin dan Apindo dengan Gubernur Sumut, UMP Bisa Naik 8%?