Ketum Kombatan Pertanyakan: Adakah Gubernur yang Bisa Bebaskan Jakarta dari Macet?
JAKARTA Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Komunitas Banteng Asli Nusantara (DPN Kombatan), Budi Mulyawan, menyoroti persoalan kemacetan
Peristiwa
JAKARTA– Pemerintah terus mempercepat pengembangan industri bioetanol nasional berbasis campuran bensin 10 persen (E10), yang rencananya akan mulai diterapkan pada 2027.
Langkah ini sejalan dengan upaya swasembada energi nasional dan pemanfaatan komoditas lokal sebagai bahan baku etanol.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan 240 ribu hektare lahan untuk penanaman bahan baku etanol, terutama singkong dan tebu.Baca Juga:
Lahan ini tersebar di 18 provinsi dan akan terus diperluas hingga mencapai target 1 juta hektare.
"Dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap program swasembada energi nasional dilakukan melalui kemudahan tata ruang serta percepatan penyediaan lahan dan perizinan.Contohnya, proyek food estate di Merauke prosesnya sangat cepat," ujar Nusron saat ditemui di kantor Kementerian PUPR, Rabu (29/10).
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan kesiapannya menanam bahan baku etanol di lahan seluas 1 juta hektare, namun masih menunggu koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN. "Etanol tergantung sahabat saya, Gus Nusron. Tanah ada, kita siap tanam," kata Amran.
Program ini akan difokuskan pada dua komoditas utama: singkong di lahan 1 juta hektare dan tebu di 500 ribu hektare. Kedua komoditas ini dipilih karena potensi produksinya yang tinggi sebagai bahan baku etanol.
Menteri Amran menambahkan, program ini bersifat fleksibel: apabila harga gula naik, produk bisa dijual sebagai gula, sedangkan jika harga etanol menguntungkan, maka bisa dijual sebagai etanol, mirip skema yang diterapkan di Brasil.
Kementerian Perindustrian menilai beberapa daerah memiliki potensi besar sebagai lokasi pendirian pabrik etanol, antara lain Jawa Timur dan Merauke, karena kedekatannya dengan lokasi penanaman bahan baku. Plt.
Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, menjelaskan, Jawa Timur menjadi pusat produksi molases, sedangkan Merauke akan menjadi basis produksi etanol berbasis molases.
Selain itu, daerah lain seperti Tegal (Jawa Tengah), Sumba (NTT), dan Sumatra Selatan juga potensial. Di Sumatra Selatan, produktivitas tebu di lahan rawa mencapai 100 ton per hektare dengan rendemen yang terus meningkat, dari awal 5,7 persen kini diharapkan bisa mencapai 8 persen.
Kemenperin juga menanggapi rencana PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III membangun pabrik etanol di Gresik, Jawa Timur.
JAKARTA Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Komunitas Banteng Asli Nusantara (DPN Kombatan), Budi Mulyawan, menyoroti persoalan kemacetan
Peristiwa
JAKARTA Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, kembali mencatat prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan bergengsi Outs
Nasional
JAKARTA Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, menekankan pentingnya politik persatuan dan menyinggung proyek Kereta Cepat Ja
Politik
LAMPUNG SELATAN Pelatihan Persami dan Bela Negara Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) Gelombang III Tahun 2025 resmi dibuka di Lapanga
Nasional
MAGELANG Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah menyidik kasus penambangan pasir ilegal di wilayah Kabupaten Magelang, Jawa Ten
Hukum dan Kriminal
BANDAR LAMPUNG Kasus memalukan kembali terjadi di tubuh kepolisian. adsenseSeorang anggota Polresta Bandar Lampung berinisial Aipda AG
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Salah satu personel BLACKPINK, Ros, tak menyangka dengan antusiasme penggemar mereka di Jakarta. adsenseIdol KPop asal Kore
Entertainment
BLITAR Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah berulang kali menek
Nasional
BANDAR LAMPUNG Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memastikan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kay
Pertanian Agribisnis
BLITAR Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke5 RI Megawati Soekarnoputri menegaskan hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto tetap a
Politik