Tatanan Global Amburadul, Bagaimana Strategi Diplomasi Indonesia? Menlu Sugiono Buka Suara
JAKARTA Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh bersikap pasif di tengah dinamika global
NASIONAL
MEDAN – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut), Sulaiman Harahap, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara virtual di Sumut Smart Province, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (11/11/2025).
Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir dan diikuti seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, bersama sejumlah kementerian terkait.
Agenda utama rakor adalah memberikan perhatian khusus pada daerah dengan inflasi tinggi serta membahas langkah-langkah konkret pengendalian harga kebutuhan pokok di lapangan.Baca Juga:
Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya kerja sama antardaerah, inspeksi mendadak ke pasar, dan pelaksanaan operasi pasar murah untuk menekan lonjakan harga komoditas.
"Upaya ini penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Inflasi yang terkendali menjaga daya beli masyarakat, mendukung iklim investasi, dan menstabilkan harga kebutuhan pokok," ujarnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, melaporkan inflasi tahun kalender (year to date) Oktober 2025 sebesar 2,10%, terutama dipengaruhi komoditas makanan, minuman, dan tembakau.
Target inflasi nasional tahun ini ditetapkan 1,5%–3,5%, dengan empat provinsi melampaui batas atas yakni Sumatera Barat, Riau, Aceh, dan Sulawesi Tengah.
Inflasi Sumut tercatat 3,39% hingga Oktober 2025.
Amalia menambahkan, Indeks Perkembangan Harga (IPH) di sejumlah daerah di Sumut menunjukkan tren penurunan, khususnya untuk cabai merah, beras, dan bawang merah dengan penurunan mencapai 3,49%.
Daerah-daerah tersebut antara lain Kabupaten Tapanuli Tengah, Padanglawas, Tapanuli Selatan, Kota Tebingtinggi, Batubara, Tapanuli Utara, dan Kota Tanjungbalai.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi nasional triwulan III-2025 tercatat 5,04% (year on year), sementara Sumut mencapai 4,55%.
Rakor ini dihadiri pula oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Effendy Pohan, Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu Poppy Marulita Hutagalung, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Erwin Hotmansah Harahap, serta perwakilan dari Bulog, Bank Indonesia, dan perangkat daerah terkait lainnya.
Rakor Pengendalian Inflasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga, dan mendukung pertumbuhan ekonomi Sumut yang berkelanjutan.*
(ad)
JAKARTA Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh bersikap pasif di tengah dinamika global
NASIONAL
JAKARTA Pasal 218 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur penghinaan terhadap Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, dr. Surya Syahputra Pulungan, meminta masyarakat tetap tenang menyikapi kabar t
KESEHATAN
NIAS SELATAN Penanganan kasus dugaan korupsi penyelewengan Dana Daerah Terpencil (Dacil) untuk tunjangan guru di Kabupaten Nias Selatan
HUKUM DAN KRIMINAL
MAKASSAR Belasan hakim ad hoc di Pengadilan Negeri Makassar ikut ambil bagian dalam aksi mogok sidang nasional yang digelar serentak ole
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gim simulasi pembangunan kota TheoTown kembali ramai dimainkan warganet Indonesia. Permainan yang tersedia gratis di platform An
SAINS DAN TEKNOLOGI
SIMALUNGUN Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih menghadiri penerimaan kunjungan kerja Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Da
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kontroversi terkait tayangan Mens Rea Pandji Pragiwaksono terus bergulir. Ahli Hukum Pidana, Abdul Fickar Hadjar, menilai Netfli
ENTERTAINMENT
ASAHAN Sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi antara kereta api dan truk pengangkut pisang di perlintasan sebidang tanpa palang pintu di
PERISTIWA
BANDA ACEH Kasus dugaan korupsi beasiswa Pemerintah Aceh yang dikelola Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Aceh teru
HUKUM DAN KRIMINAL
