Jusuf Kalla Buka Peluang Lapor Balik Tuduhan Penistaan Agama
JAKARTA Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum balik terhadap pihakpihak yang menuding d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut), Sulaiman Harahap, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara virtual di Sumut Smart Province, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (11/11/2025).
Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir dan diikuti seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, bersama sejumlah kementerian terkait.
Agenda utama rakor adalah memberikan perhatian khusus pada daerah dengan inflasi tinggi serta membahas langkah-langkah konkret pengendalian harga kebutuhan pokok di lapangan.Baca Juga:
Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya kerja sama antardaerah, inspeksi mendadak ke pasar, dan pelaksanaan operasi pasar murah untuk menekan lonjakan harga komoditas.
"Upaya ini penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Inflasi yang terkendali menjaga daya beli masyarakat, mendukung iklim investasi, dan menstabilkan harga kebutuhan pokok," ujarnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, melaporkan inflasi tahun kalender (year to date) Oktober 2025 sebesar 2,10%, terutama dipengaruhi komoditas makanan, minuman, dan tembakau.
Target inflasi nasional tahun ini ditetapkan 1,5%–3,5%, dengan empat provinsi melampaui batas atas yakni Sumatera Barat, Riau, Aceh, dan Sulawesi Tengah.
Inflasi Sumut tercatat 3,39% hingga Oktober 2025.
Amalia menambahkan, Indeks Perkembangan Harga (IPH) di sejumlah daerah di Sumut menunjukkan tren penurunan, khususnya untuk cabai merah, beras, dan bawang merah dengan penurunan mencapai 3,49%.
Daerah-daerah tersebut antara lain Kabupaten Tapanuli Tengah, Padanglawas, Tapanuli Selatan, Kota Tebingtinggi, Batubara, Tapanuli Utara, dan Kota Tanjungbalai.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi nasional triwulan III-2025 tercatat 5,04% (year on year), sementara Sumut mencapai 4,55%.
Rakor ini dihadiri pula oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Effendy Pohan, Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu Poppy Marulita Hutagalung, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Erwin Hotmansah Harahap, serta perwakilan dari Bulog, Bank Indonesia, dan perangkat daerah terkait lainnya.
Rakor Pengendalian Inflasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga, dan mendukung pertumbuhan ekonomi Sumut yang berkelanjutan.*
(ad)
JAKARTA Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum balik terhadap pihakpihak yang menuding d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kembali menyinggung perannya dalam perjalanan politik Joko Widodo hingga menjadi Presiden
POLITIK
JAKARTA Sejumlah tokoh lintas agama mendorong agar polemik pernyataan mati syahid yang disampaikan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (
HUKUM DAN KRIMINAL
MAGELANG Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kompleks Gudang Bulog Danurejo di Kabupaten Magelang, Jawa Ten
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya pembangunan postur pertahanan Republik Indonesia yang ber
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan peserta, operator perusahaan, dan mentor Program Magang Nasional (MagangHub
NASIONAL
MAGELANG Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato tertutup dalam kegiatan retret Ketua DPRD seIndonesia di Akademi Militer (Akmil),
NASIONAL
MAGELANG Presiden Prabowo Subianto menilai Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) bagi Ketua DPRD seIndonesia merupakan agenda strate
NASIONAL
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), membantah keras tuduhan keterlibatannya dalam dugaan pendanaan kasus ijazah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera membahas Rancangan UndangUn
NASIONAL