Meski MBG Disorot, Kepuasan Publik ke Pemerintahan Prabowo Capai 63 Persen
JAKARTA Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menyebutkan tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden Prabowo Subianto menc
POLITIK
MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyiapkan serangkaian langkah strategis untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan kemandirian fiskal provinsi.
Langkah tersebut disampaikan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution dalam tanggapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumut terhadap Rancangan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2026, yang dibacakan oleh Pj Sekretaris Daerah (Sekdaprov) Sulaiman Harahap dalam rapat paripurna DPRD Sumut, di Medan, Selasa (11/11/2025).
"Diversifikasi PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah akan difokuskan pada pemutakhiran data objek dan subjek pajak lewat digitalisasi pelayanan, serta penyesuaian tarif berdasarkan kewajaran nilai pasar," ujar Sulaiman membacakan tanggapan Gubernur.Baca Juga:
Menurutnya, Pemprov Sumut juga akan menerapkan prinsip cost recovery dan nilai manfaat layanan publik, serta mengintegrasikan sistem pajak daerah dengan Bank Sumut, Samsat, dan Direktorat Jenderal Pajak.
Selain memperkuat digitalisasi, pengawasan dan kepatuhan wajib pajak akan diperketat untuk menekan potensi kebocoran penerimaan.
Di sisi lain, Pemprov juga menyiapkan strategi ekstensifikasi dan diversifikasi sumber PAD baru, antara lain melalui inventarisasi dan revaluasi aset daerah agar aset bisa dimanfaatkan secara produktif dan memberikan nilai tambah ekonomi.
"Pemanfaatan aset daerah akan dilakukan lewat kerja sama pemanfaatan, pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta kemitraan dengan pelaku UMKM," lanjutnya.
Gubernur Bobby Nasution juga menekankan pentingnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
BUMD diharapkan mampu memberikan dividen sosial dan ekonomi, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pada aspek belanja, Pemprov Sumut akan menajamkan alokasi belanja modal di sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur konektivitas, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pemerataan pembangunan juga diarahkan ke kawasan selatan, barat, dan kepulauan melalui peningkatan infrastruktur dasar, akses layanan publik, serta dukungan bagi pertanian dan UMKM lokal.
Selain memperkuat hilirisasi hasil pertanian, Pemprov Sumut juga mendorong investasi padat karya melalui kemitraan BUMD dan koperasi tani dengan sistem off taker.
JAKARTA Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menyebutkan tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden Prabowo Subianto menc
POLITIK
JAKARTA Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mengecek progres pembangunan Jembatan Gantung Kendawi di Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Kami
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya terus menyelidiki kematian pria bernama Sutrimo yang ditemukan tidak sadarkan diri di depan klinik kecantikan Mor
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia menambah catatan buruk di ajang Piala AFF. Garuda tercatat sebagai tim terbanyak menjadi runner up dengan enam ka
OLAHRAGA
SEMARANG Muktamar XVI Tapak Suci Putera Muhammadiyah resmi dibuka di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu
NASIONAL
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai manfaat hilirisasi perlu dirasakan lebih adil oleh daerah pengh
EKONOMI
JAKARTA Polda Metro Jaya menegaskan bahwa dari 996 senjata yang ditemukan di ruang Ketua Yayasan sebuah sekolah swasta di Pondok Pinang, J
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, yang dikelola Bank Indonesia, mencatat harga komoditas cabai rawit merah
EKONOMI
PANGKALPINANG Persoalan pemberitaan mengenai tin slag yang melibatkan PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera (PT BBBS) memasuki babak baru. D
NASIONAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyoroti kasus kematian W (30), mantan istri anggota Polri di Medan, yang disebut meninggal ka
HUKUM DAN KRIMINAL