Wakil Ketua MPR Minta Prediksi BMKG Jadi Acuan, Waspadai Kemarau Panjang 2026
JAKARTA Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan pentingnya menjadikan data dan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Ge
NASIONAL
MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyiapkan serangkaian langkah strategis untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan kemandirian fiskal provinsi.
Langkah tersebut disampaikan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution dalam tanggapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumut terhadap Rancangan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2026, yang dibacakan oleh Pj Sekretaris Daerah (Sekdaprov) Sulaiman Harahap dalam rapat paripurna DPRD Sumut, di Medan, Selasa (11/11/2025).
"Diversifikasi PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah akan difokuskan pada pemutakhiran data objek dan subjek pajak lewat digitalisasi pelayanan, serta penyesuaian tarif berdasarkan kewajaran nilai pasar," ujar Sulaiman membacakan tanggapan Gubernur.Baca Juga:
Menurutnya, Pemprov Sumut juga akan menerapkan prinsip cost recovery dan nilai manfaat layanan publik, serta mengintegrasikan sistem pajak daerah dengan Bank Sumut, Samsat, dan Direktorat Jenderal Pajak.
Selain memperkuat digitalisasi, pengawasan dan kepatuhan wajib pajak akan diperketat untuk menekan potensi kebocoran penerimaan.
Di sisi lain, Pemprov juga menyiapkan strategi ekstensifikasi dan diversifikasi sumber PAD baru, antara lain melalui inventarisasi dan revaluasi aset daerah agar aset bisa dimanfaatkan secara produktif dan memberikan nilai tambah ekonomi.
"Pemanfaatan aset daerah akan dilakukan lewat kerja sama pemanfaatan, pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta kemitraan dengan pelaku UMKM," lanjutnya.
Gubernur Bobby Nasution juga menekankan pentingnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
BUMD diharapkan mampu memberikan dividen sosial dan ekonomi, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pada aspek belanja, Pemprov Sumut akan menajamkan alokasi belanja modal di sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur konektivitas, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pemerataan pembangunan juga diarahkan ke kawasan selatan, barat, dan kepulauan melalui peningkatan infrastruktur dasar, akses layanan publik, serta dukungan bagi pertanian dan UMKM lokal.
Selain memperkuat hilirisasi hasil pertanian, Pemprov Sumut juga mendorong investasi padat karya melalui kemitraan BUMD dan koperasi tani dengan sistem off taker.
JAKARTA Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan pentingnya menjadikan data dan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Ge
NASIONAL
MEDAN Warga Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, menyampaikan apresiasi atas respon cepat Bupati Deli Serdang, dr Asril Ludin Tam
PEMERINTAHAN
KISARAN Pemerintah Kabupaten Asahan resmi membuka Musabaqah Tilawatil Qur&039an Nasional (MTQN) ke57 tingkat kabupaten yang dipusatka
PEMERINTAHAN
JAKARTA Sejumlah negara mulai melirik Indonesia sebagai pemasok pupuk urea di tengah gangguan pasokan global. Mulai dari Australia hingg
EKONOMI
JAKARTA Kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, memasuki babak baru. Empat prajurit TNI yang diduga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan kesiapan pemerintah untuk mempercepat pembangunan huni
NASIONAL
JAKARTA Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami penurunan pada perdagangan hari ini, Kamis (16/4/2026). Harg
EKONOMI
JAKARTA Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap masih adanya ketidaktepatan sasaran dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI)
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dino Patti Djalal mengingatkan pemerintah untuk berhatihati dalam menyikapi isu kerja sama
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah Indonesia menolak tawaran pinjaman dari International Monetary Fu
EKONOMI