Pigai: Jangan Percaya Lembaga Survei di Indonesia, Banyak yang Abal-Abal
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
DELI SERDANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang bersama PT Pertamina terus memperketat penyaluran Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi ukuran 3 kilogram (kg) agar tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku usaha mikro, dan nelayan kecil.
Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Deli Serdang, Drs Hendra Wijaya, menegaskan pentingnya pengawasan ketat agar subsidi energi ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.
"Pemkab Deli Serdang berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam pengendalian dan penataan subsidi energi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat," kata Hendra saat membuka Sosialisasi Penyaluran LPG 3 Kg Tepat Sasaran di Aula PKK, Kamis (13/11/2025).Baca Juga:
Hendra menyebut, tantangan utama masih muncul di lapangan, mulai dari penggunaan LPG oleh masyarakat yang tidak berhak, kelangkaan pasokan, hingga harga jual di atas harga eceran tertinggi (HET).
Oleh karena itu, ia meminta seluruh aparat dari OPD, camat, hingga kepala desa untuk mencermati dan mengawal distribusi LPG 3 kg.
Pemkab mendorong penggunaan sistem pengawasan berbasis digital melalui aplikasi Subsidi Tepat MyPertamina untuk memastikan distribusi lebih transparan dan akuntabel.
Masyarakat pun diingatkan agar menggunakan LPG 3 kg secara bijak dan tidak memperjualbelikannya.
Sementara itu, Sales Branch Manager (SBM) VI Gas PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Unggul Adi Wibowo, menyebut realisasi penyaluran LPG 3 kg di Deli Serdang hingga saat ini mencapai 98 persen dari kuota 2025, dengan proyeksi akhir tahun 99 persen.
"Tren penyaluran tumbuh rata-rata 4,7 persen setiap tahun selama periode 2021–2025, menunjukkan meningkatnya kebutuhan masyarakat," jelas Unggul.
Deli Serdang memiliki 58 agen dan 1.663 sub-penyalur yang tersebar di seluruh kecamatan.
Namun, kuota LPG 3 kg tahun 2025 ditetapkan 2 persen lebih rendah dibandingkan realisasi 2024, sehingga distribusi harus lebih disiplin dan efisien.
Unggul menambahkan, sistem LPG 3 Kg Tepat Sasaran kini berbasis digital melalui Merchant Apps (MAP) yang mengintegrasikan data penerima subsidi, mulai dari rumah tangga hingga usaha mikro.
Hanya usaha mikro dengan KBLI tertentu yang diperbolehkan menerima subsidi, seperti warung makan, kedai makanan keliling, dan rumah/jasa boga dengan pengawasan ketat.
"Usaha menengah ke atas dan industri tidak diperkenankan menggunakan LPG 3 kg karena bukan penerima subsidi. Agen dan sub penyalur adalah ujung tombak penyaluran, kami harap pencatatan transaksi lebih disiplin," tambah Unggul.
Kegiatan sosialisasi ini juga bertujuan menyamakan pemahaman seluruh pihak terkait mekanisme distribusi LPG 3 kg, memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, agen, dan pangkalan untuk mencegah penyelewengan.
Hadir dalam kegiatan ini Tim Monitoring LPG 3 kg bersubsidi, pengusaha, agen gas LPG, dan sejumlah pihak terkait lainnya.*
(ad)
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Seorang pengemudi mobil, Sapriadi (47), diamuk warga setelah diduga meninggalkan lokasi kecelakaan lalu lintas di Kota P
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Video Camat Lamba Leda Utara, Agustinus Supratman, yang terlihat emosional saat berdebat dengan petugas Badan Nasional P
PERISTIWA
SURABAYA Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengancam akan mengumumkan nama partai politi
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi kegiatan Transformasi HKBP yang digelar Huria Kristen Batak Protestan (HKBP
PEMERINTAHAN
DAIRI Polisi mengungkap alasan RS, 52 tahun, yang diduga menganiaya dua anak berinisial AGP, 7 tahun, dan AP, 6 tahun, di Kabupaten Dair
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau kondisi ratusan warga korban angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor, Kota M
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara menjelaskan alasan AKP Fadlun Al Fitri tidak dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) meski t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kebakaran huta
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengungkap adanya keterkaitan antara kasus penyelundupan 2,6 ton sabu cair dan 1,3 ton ketamin d
HUKUM DAN KRIMINAL