Ketika Negarawan Gagal Menjaga Lidah di Negeri Majemuk
OlehRuben Cornelius SiagianDI republik yang dibangun di atas luka sejarah, katakata seorang tokoh bangsa tidak pernah netral. Ia bisa mene
OPINI
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan agar pakaian dan tas bekas impor ilegal atau balpres tidak dimusnahkan, melainkan dicacah untuk digunakan kembali sebagai bahan baku industri dan UMKM.
Kebijakan ini diharapkan menekan biaya pemusnahan sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi pelaku usaha kecil menengah.
"Kan saya selalu komplain soal balpres. Barang ditangkap, orangnya tidak bisa didenda, terus saya mesti memusnahkan. Itu mahal, satu kontainer sekitar Rp12 juta. Habis itu juga memberi makan orang yang ditahan. Jadi kita berpikir bagaimana memecahkan masalah itu," ujar Purbaya dalam media briefing di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/2025).Baca Juga:
Ia menjelaskan, kebijakan ini telah dibicarakan dengan Asosiasi Garment dan Tekstil Indonesia (AGTI) dan Menteri UMKM.
"Kita bertanya, apakah bisa dicacah ulang. Presiden juga menyetujui. Beberapa pengusaha sudah siap mencacah balpres menjadi bahan baku, misalnya benang, yang bisa dipakai UMKM dengan biaya lebih murah," tambah Purbaya.
Menurut data Kemenkeu, selama 2024–2025, Bea Cukai telah menindak sebanyak 17.200 bal pakaian dan tas bekas, setara 1.720 ton atau sekitar 8,6 juta lembar pakaian.
Pengawasan dilakukan secara menyeluruh mulai dari wilayah pesisir, perbatasan darat hingga laut.
Langkah ini dianggap sebagai upaya efisiensi sekaligus pemberdayaan UMKM, yang dapat memanfaatkan limbah balpres sebagai bahan baku dengan harga lebih terjangkau.
"Distribusi ke UMKM akan dilakukan melalui Kementerian UMKM, sehingga manfaatnya tepat sasaran," tutup Menkeu Purbaya.*
(mt/ad)
OlehRuben Cornelius SiagianDI republik yang dibangun di atas luka sejarah, katakata seorang tokoh bangsa tidak pernah netral. Ia bisa mene
OPINI
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan pengalamannya saat masih menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka&039bah (GPK) Imam Fauzan A. Uskara membantah tudingan adanya pemecatan massal ratusan pengurus Dewa
POLITIK
JAKARTA PT Pertamina International Shipping (PIS) menyatakan dua kapalnya, Pertamina Pride dan Gamsunoro, hingga kini masih berada di kawa
NASIONAL
JAKARTA Politikus PAN Surya Utama alias Uya Kuya melaporkan dugaan penyebaran berita bohong yang mencatut namanya ke Polda Metro Jaya. Lap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Google dilaporkan menggandeng perusahaan kacamata EssilorLuxottica untuk memperkuat pengembangan kacamata pintar berbasis Android
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan penyelesaian seluruh berkas layanan pertanaha
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor), Kamser Maroloan Sitanggang, menyampaikan surat terbuka kepada Komisi III
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gelombang kejahatan penipuan atau scam di sektor keuangan digital kian mengkhawatirkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat to
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya pemikiran geopolitik dalam menjaga arah dan kepenting
POLITIK